BI Jabar Minta Pemda Perkuat Produksi Pangan di Tengah Kemarau Panjang
- Kemarau panjang mengganggu produksi hortikultura dan mendorong harga cabai merah, cabai rawit, serta tomat; inflasi Jawa Barat Oktober 2026 tercatat 0,20 persen.
- BI Jabar meminta pemerintah daerah mengoptimalkan irigasi dan memperkuat cadangan pangan untuk menjaga produksi serta pasokan, di tengah risiko El Niño dan serangan hama.
- BI dan TPID menggelar Gerakan Pangan Murah di 118 titik serta memperkuat penyaluran beras Bulog dan kerja sama antardaerah menjelang Natal-Tahun Baru.
Bandung, IDN Times - Kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada produksi sejumlah komoditas hortikultura di Jawa Barat. Kondisi ini ikut mendorong kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan tomat yang menjadi penyumbang inflasi pada Oktober 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Jawa Barat pada Oktober 2026 mencapai 0,20 persen. Angka ini melambat dibandingkan September 2026 sebesar 0,23 persen. Meski demikian, risiko gangguan pasokan pangan akibat kemarau panjang dan potensi El Niño masih perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi stabilitas harga dalam beberapa bulan ke depan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Junanto Herdiawan, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah, terutama untuk memastikan ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi pangan.
1. Produksi pangan harus diperkuat
Pedagang holtikultura di pasar Pancor Lotim (IDN Times/Ruhaili) Kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan tomat menjadi salah satu faktor yang mendorong inflasi Jawa Barat pada Oktober 2026. Gangguan produksi hortikultura akibat kemarau berkepanjangan dapat mengurangi hasil panen sekaligus meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, penguatan produksi pangan menjadi salah satu langkah yang ditempuh melalui optimalisasi jaringan irigasi.
"Cara ini diharapkan membantu menjaga produktivitas pertanian ketika ketersediaan air menjadi tantangan," kata Junanto melalui siaran pers dikutip IDN Times, Selasa (3/11/2026).
Selain itu, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah juga diperlukan untuk menjaga ketersediaan komoditas strategis ketika produksi terganggu. Ke depan, risiko El Niño turut menjadi perhatian karena berpotensi memperpanjang periode kering dan memengaruhi produksi pangan. Karena itu, antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar gangguan produksi tidak berkembang menjadi tekanan harga yang lebih luas.
2. Gelar Gerakan Pangan Murah di 118 titik
Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diadakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan beberapa instansi selama Agustus 2026. (Dok. BI Jateng) Selain menjaga produksi, keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat juga menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi. Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Jawa Barat mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selama Oktober 2026, kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 118 titik untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli.
"Ini menjadi bagian dari strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," paparnya.
Melalui strategi tersebut, pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada pemantauan kenaikan harga, tetapi juga pada upaya menjaga pasokan dan memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik.
3. Perkuat distribusi pangan jelang Natal dan Tahun Baru
Ilustrasi warga mengantre untuk membeli bahan pangan saat Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono) Tekanan inflasi pada akhir tahun juga perlu diantisipasi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Bank Indonesia bersama TPID memperkuat distribusi pangan melalui optimalisasi penyaluran beras oleh Perum Bulog serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya antara daerah produsen dan konsumen.
Kerja sama tersebut diharapkan menjaga kesinambungan pasokan dan mengurangi disparitas harga antarwilayah. Pemantauan harga dan pasokan serta penyampaian informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga terus diperkuat.
Pada Oktober 2026, inflasi tahunan Jawa Barat tercatat sebesar 2,90 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,23 persen. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
"Meski inflasi masih terkendali, risiko gangguan produksi akibat kemarau berkepanjangan, potensi El Niño, dinamika harga komoditas global, dan kenaikan permintaan akhir tahun tetap perlu diwaspadai," kata dia.
Sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah pun menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas harga pangan di Jawa Barat.
