Pertumbuhan Kredit di Jabar Melambat pada Kuartal 1 2026
- Pertumbuhan kredit Jawa Barat kuartal 1 2026 hanya naik 2,50 persen yoy menjadi Rp1.047 triliun, jauh di bawah rata-rata nasional dan disertai kenaikan rasio NPL gross ke 3,42 persen.
- Penyaluran kredit tertinggi terjadi di Kabupaten Bekasi sebesar Rp180,83 triliun, sedangkan rasio NPL tertinggi tercatat di Kabupaten Cianjur mencapai 6,58 persen yang menandakan tekanan ekonomi wilayah selatan.
- Dana pihak ketiga (DPK) Januari 2026 mencapai Rp750,78 triliun namun belum mampu menutup kebutuhan kredit Rp1.040,99 triliun sehingga bank mencari pendanaan tambahan dari luar daerah.
Bandung, IDN Times - Pertumbuhan kredit pada kuartal 1 2026 di Jawa Barat mencapai Rp1.047 Triliun, tumbuh 2,50 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut lebih rendahdibandingkan pertumbuhan kredit nasional sebesar 9,85 persen.Selain itu, pertumbuhan kredit di Jawa Barat tersebut lebih rendah daripada DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.
Di sisi lain, angka pertumbuhan ini masih kalah dibandingkan tahun lalu yang berhasil tumbuh hingga 9,16 persen. Penurunan kredit ini bisa disebabkan berbagai alasan baik perekonomian yang kurang baik hingga keinginan pemberian kredit pada pelaku usaha ditahan karena kredit macet atau non-performing loan (NPL) masih tinggi.
"Rasio NPL gross perbankan di Jabar sebesar 3,42 persen,memburuk dibandingkan posisi Januari 2025 sebesar 3,08 persen," kata Kepala Otoroitas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat, Darwisman, Rabu (1/4/2026).
1. Ada sektor yang naik, ada juga yang turun
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek bukan bank) terbesar disalurkan ke rumah tangga sebesar Rp436,08 Triliun atau tumbuh 5,30 persen dan industri pengolahan sebesar Rp168,63Triliun tumbuh sebesar 6,91 persen.
Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (Rp819 miliar) dan pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp3,76 triliun) karena adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut.
Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah seperti konstruksi tumbuh 3,53 persen dengan NPL gross sebesar 3,68 persen, sektor bukan lapangan usaha lainnya tumbuh 6,22 persen dengan NPL gross sebesar 4,17 persen, dan real estate tumbuh 18,53 persen dengan NPL gross 1,09 persen.
2. Bekasi tertinggi kredit, Cianjur di NPL-nya
Penyaluran kredit justru lebih terkonsentrasi di wilayah industri dan penyangga Jakarta. Kabupaten Bekasi menjadi penyalur kredit terbesar dengan nilai mencapai Rp180,83 triliun (17,37 persen). Setelahnya ada Kabupaten Bogor: Rp141,80 triliun (13,62 persen), Kota Bandung: Rp130,71 triliun (12,56 persen), Kota Bekasi: Rp79 triliun (7,59 persen), dan Kabupaten Karawang: Rp76,85 triliun (7,38 persen)
Tingginya kredit di Bekasi dan Bogor tak lepas dari kuatnya sektor industri manufaktur, kawasan industri, hingga aktivitas logistik yang membutuhkan pembiayaan besar. Sementara itu, jumlah rekening kredit juga menunjukkan tingginya inklusi keuangan di wilayah-wilayah tersebut, dengan jutaan rekening aktif tersebar di berbagai daerah.
Di sisi risiko kredit, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tertinggi justru terjadi di wilayah selatan Jawa Barat. Beberapa daerah dengan NPL tertinggi antara lain:
Kabupaten Cianjur: Rp1,12 triliun (6,58 persen)
Kota Sukabumi: Rp312,92 miliar (5,34 persen)
Kabupaten Sukabumi: Rp936,13 miliar (5,31 persen)
Kabupaten Tasikmalaya: Rp630,18 miliar (5,12 persen)
Kabupaten Majalengka: Rp588,92 miliar (5,00 persen)
Tingginya NPL ini bisa menjadi indikator adanya tekanan ekonomi di sektor tertentu, terutama di daerah yang tidak berbasis industri besar.
3. Dana pihak ketiga harus ditingkatkan
Darwisman menuturkan, saat ini angka dana pihak ketiga (DPK) memang mengalami peningkatan, tapi belum cukup untuk menutupi permintaan kredit di Jabar. DPK pada Januari 2026 mencapai Rp 750,78 trilun, sedangkan dana kebutuhan kredit mencapai Rp1040,99 triliun. Kondisi ini membuat ada kekurangan dana untuk kredit di perbankan Jabar sehingga mereka mencari pendanaan ke daerah lain termasuk ke perbankan pusat di Jakarta.
"Ini dananya harusnya ke balik di mana angka dana ketiga (DPK) itu lebih besar dibandingkan dengan kreditnya. Kondisi ini memang belum gawat tapi memang bank jadi tidak terlalu nyaman karena dianggap tidak bisa menghimpun dana," kata dia.
Di sisi lain, Darwisman menilai bahwa minimnya uang ke perbankan karena sekarang masyarakat mulai melek investasi di mana mereka berani untuk membeli saham atau menabung di emas.
