Pengelolan Bandung Zoo Beres di Tangan Pemprov Jabar?
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turun tangan menyelesaikan masalah pengelolaan Bandung Zoo setelah izin pengelola lama dibekukan dan dua harimau benggala mati akibat virus FPV.
- Pemkot Bandung menanggung gaji karyawan mulai 25 April, sementara tunggakan sebelumnya akan dibayar bertahap oleh Pemprov Jabar untuk memastikan kesejahteraan pekerja.
- Dedi memastikan pakan dan layanan medis satwa ditingkatkan, serta pembukaan kembali kebun binatang menunggu penetapan pengelola baru yang bersertifikat hukum melalui proses seleksi resmi.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turun tangan langsung menyelesaikan persoalan pengelolan Kebun Bintang Bandung atau Bandung Zoo di tengah masa transisi belum adanya pengurus resmi dari pihak ketiga.
Dedi Mulyadi merasa miris karena setelah pembekuan izin pengelola sebelumnya oleh Kementerian Kehutanan dan penyegelan tempat oleh Satpol PP Kota Bandung, dua anak harimau benggala bernama Huru dan Hara meninggal karena terjangkit virus Feline Panleukopenia Virus (FPV).
Dedi Mulyadi akhirnya turun langsung ke Bandung Zoo dan menyelesaikan persoalan-persoalan pengelolaan sementara sembari menunggu dinyatakannya pengelola baru oleh tim termasuk dari Pemkot Bandung.
1. Masalah diklaim sudah selesai 90 persen
Dedi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyambangi kebun binatang pada Selasa (31/3/2026). Di sana dia bertemu dengan pihak pengelola sementara dan juga para karyawan. Gubernur menyatakan, jika permasalahan pengelolaan sudah selesai 90 persen.
"Ini di Kebun Binatang Bandung, masalahnya sudah selesai 90 persen, masalah pengelolaan bukan kepemilikan," kata Dedi.
Dedi menuturkan, gaji para pekerja seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Per 25 April 2026, karyawan akan menerima gaji sebagai tenaga kerja pemkot.
2. Pemprov Jabar intervensi langsung biayai gaji karyawan
Sementara, untuk gaji bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan pascapenutupan kebun binatang, kata Dedi, akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
"Gaji mereka sudah masuk dan ditanggung Pemkot Bandung yakni pak wali kota Farhan, terdaftar tenaga kerja Pemkot Bandung dan mulai gajian pada 25 April," ujarnya.
"Gaji ke belakang yang tidak terbayarkan, secara bertahap akan ditangani Pemprov Jabar, mulai Jumat akan terbayarkan," katanya.
3. Pakan dan juga nutrisi satwa pun akan dijamin Pemprov Jabar
Di sisi lain, Dedi juga memastikan kesejahteraan para satwa di Bandung Zoo. Untuk pakan satwa, kata Dedi, akan ada tambahan nutrisi dari bank daerah. Pun begitu dengan dokter hewan.
"Nutrisinya dapat supporting dari Bank Jabar Peduli, dokter hewan akan ada penghasilan dari Pemprov Jabar, termasuk tambahan para medis," ungkap dia.
Terakhir, ia mengungkapkan, jika Kebun Binatang Bandung bisa kembali beroperasi dengan syarat adanya pihak pengelola baru yang resmi dan bersertifikat hukum.
"Proses dibuka Kebun Binatang Bandung ini harus ada pengelola, kalau bahasa Indonesianya itu kompetisi. Jadi siapa yang berminat, asalkan harus punya sertifikat pengelolaan kebun binatang," kata dia.
Dihubungi terpisah, Wali Kota Farhan mengatakan, Pemkot Bandung akan segera membahas perihal proses seleksi pihak ketiga atau calon pengelola baru dari Kebun Binatang Bandung.
Proses seleksi segera berlangsung, sampai kemudian di akhir April akan ditentukan pihak pengelola yang baru. Farhan melanjutkan, pascakematian Huru dan Hara, ia akan lebih ketat dalam pemeliharaan satwa di Kebun Binatang.
Evaluasi tata kelola Bandung Zoo juga akan dilakukan, agar tidak ada lagi kejadian serupa.
"Seperti yang sudah saya sampaikan, kami akan evaluasi biosecurity, bahwa transfer atau penularan virus, berbagai penyakit, antar hewan ataupun dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan akan diperketat," kata dia.
