Pemprov Jabar Siapkan Tim Hadapi Gugatan Delapan Organisasi SMA Swasta

06 Agu 2025, 14:45 WIB

Azzis Zulkhairil

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Pemprov Jabar siap menghadapi gugatan delapan organisasi sekolah swasta terkait penambahan rombongan belajar di PTUN Bandung.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa pemerintah provinsi menghormati gugatan tersebut dan telah mempersiapkan tim untuk menghadapinya.
Surat Edaran penambahan rombel 40-50 siswa setiap kelas bagi beberapa sekolah SMA dan SMK sudah ditetapkan sebagai kebijakan daerah dengan keyakinan bahwa semuanya sesuai aturan yang berlaku.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah bersiap menghadapi gugatan delapan organisasi sekolah swasta yang menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025, tentang penambahan rombongan belajar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, pemerintah provinsi tidak merasa keberatan mengenai adanya gugatan tersebut, karena hal ini merupakan hak dari warga negara.

"Tidak apa-apa, kita kan negara demokrasi, kita negara hukum. Jadi, semua warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan hukum. Dan tentu salah satunya melalui gugatan ke PTUN," ujar Herman saat ditemui di DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/8/2025).

1. Pemprov Jabar hormati gugatan ini

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Pemprov Jabar, kata Herman, menghormati adanya gugatan oleh delapan organisasi sekolah SMA swasta yang merasa keberatan atas keputusan dari Gubernur Dedi Mulyadi. Selanjutnya upaya untuk menghadapi gugatan ini juga tengah dipersiapkan.

"Kami hormati dan tentu kami persiapkan untuk menghadapi gugatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Memastikan kebijakan yang ditetapkan Pak Gubernur memiliki landasan hukum baik dari sisi filosofis, dari sisi yuridis, dari sisi sosiologis, dan insya Allah kami yakinkan akuntabel," tuturnya.

Herman mengklaim kebijakan penambahan rombel untuk menangani anak putus sekolah dikeluarkan dengan sudah adanya kajian.

"Ya, karena sebelum kebijakan itu ditetapkan terkait dengan pencegahan anak putus sekolah, kami melakukan kajian yang mendalam dari sisi yuridis, dari sisi filosofis tadi dan dari sisi sosiologis, dan tentu nanti kita akan sampaikan di PTUN," tuturnya.

2. Klaim sudah lakukan kajian

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Disinggung mengenai apakah isi gugatan tersebut sudah dibaca sepenuhnya oleh Herman. Dia menjawab hal ini sudah dipelajari oleh Tim Biro Hukum yang nantinya akan turut menghadapi langsung gugatan tersebut.

"Biro hukum sudah mendalaminya. Saya mendapatkan laporan sekilas saja. Yang jelas, kami akan mitigasi untuk meyakinkan kepada pengadilan nanti bahwa kebijakan Pak Gubernur, kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat ini akuntabel," katanya.

Surat Edaran mengenai penambahan robmbel 40-50 siswa setiap kelas bagi beberapa sekolah SMA dan SMK yang terdapat siswa berpotensi putus sekolah sudah ditetapkan di sebagai daerah. Herman meyakini semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tapi sampai saat ini kami meyakini ya kami sudah melakukan pendalaman, evaluasi, implementasi, kebijakan untuk penambahan kursi sampai dengan 50 maksimal ya setiap rombongan belajar. Tentu sesuai dengan kebutuhan, karena tidak semua sama ya," kata Herman.

3. Proses pemeriksaan mulai besok

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Diketahui, sebanyak delapan organisasi sekolah jenjang SMA di Jawa Barat resmi mengajukan gugatan terhadap Gubernur Dedi Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Gugatan telah teregistrasi melalui nomor perkara: 121/G/2025/PTUN.BDG.

Delapan organisasi ini menggugat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tertanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah melalui penambahan rombongan belajar (Rombel).

"Gugatannya ini diajukan tertanggal 31 Juli 2025 dan oleh ketua pengadilan telah ditetapkan majelisnya yang akan memeriksa, dan majelis hakim yang ditugaskan untuk mengadili perkara tersebut telah menetapkan jadwal persidangan," ujar Humas PTUN Bandung, Enrico Simanjuntak saat ditemui, Rabu (6/8/2025).

Meski gugatan dikabulkan, Enrico menjelaskan, proses pemeriksaan terhadap perkara ini akan tetap dilakukan. PTUN Bandung pun akan memeriksa formalitas gugatan dari pihak penggugat untuk kemudian dimatangkan oleh majelis hakim.

Selain itu, nantinya penggugat akan dimintai informasi atau data-data terkait dengan adanya objek sengketa ini.

"Jadwal persidangannya akan diadakan besok tanggal 7 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persiapan pertama," ucap Enrico.