Disdik Jabar Minta Siswa Tidak Terbawa Ikut Kibarkan Bendera One Piece
- Disdik Jabar meminta peserta didik tidak FOMO kibarkan bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI
- Purwanto mengimbau agar lingkungan di Disdik Provinsi Jabar tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera tersebut
- Pemerintah Indonesia tidak melarang pengibaran bendera One Piece, asalkan tidak dibenturkan dengan kesakralan bendera Merah Putih
Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat meminta agar peserta didik di jenjang SMA/SMK dan sederajat, tidak asal mengikuti fenomena tren alias fear of missing out (FOMO) dengan mengibarkan bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI. Para murid diminta harus mengikuti norma-norma yang ada.
Kepala Disdik Provinsi Jawa Barat, Purwanto berpendapat, munculnya pengibaran bendera Jolly Roger dari serial anime Jepang One Piece ini merupakan sebuah fenomena yang bisa jadi bentuk gejala sosial.
"Kami enggak tahu faktornya faktor apa tapi ini harus dijadikan refleksi oleh kami. Para penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahwa gejala sosial semacam ini harus diantisipasi oleh kami," ujar Purwanto, Rabu (6/8/2025).
1. Murid diminta kibarkan bendera merah putih saja
Purwanto mengatakan, faktor-faktor yang membuat adanya fenomena ini harus diketahui lebih jauh, sebab banyak hal yang tidak tampak dari makna pengibaran bendera itu. Hanya saja, dia mengimbau agar lingkungan Disdik Provinsi Jabar tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera tersebut.
"Ya, kami berharap bahwa semua keluarga besar sekolah, Dinas Pendidikan, kami melakukan hal-hal yang sesuai saja, yang normal-normal saja. Lagian kan kita juga paham enggak sih maksudnya, kan gitu atau ikut-ikutan gitu. Atau ada apa di balik ini semuanya?" ujarnya.
2. Murid penting untuk berpikir kritis
Di sisi lain, para guru dan murid juga dituntut untuk berpikir kritis terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Jika tidak tahu lebih dalam, Purwanto berharap agar para peserta didik tidak mengikuti fenomena yang kini viral di media sosial ini.
"Kan kami dituntut untuk mulai belajar kritis. Ini apa maksudnya? Untuk apa tujuannya? Manfaatnya untuk kita dalam kerangka diri ataupun sosial dan kenegaraan?" katanya.
Murid, lanjut Purwanto, harus menilai apakah langkah mengibarkan bendera selain merah putih ini bisa berpengaruh kepada bangsa dan sosial.
"Ada manfaatnya enggak. Nah, anak-anak kita itu harus dididik berpikir kritis, tidak hanya ikut-ikutan, latah. Murid kita saya minta ya jangan latah, berlaku lah melalui sistem berpikir kita yang baik," kata Purwanto.
3. Pemerintah tidak melarang pengibaran bendera One Piece
Sementara itu pemerintah Indonesia sendiri tidak melarang adanya pengibaran bendera tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi juga mengatakan tak ada razia dari TNI dan Polri terkait pengibaran bendera One Piece. Oleh karena itu, masyarakat tak perlu khawatir.
"Gak ada itu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Prasetyo menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga tak masalah dengan munculnya fenomena pengibaran bendera One Piece. Namun, Istana meminta agar jangan ada yang membenturkan dengan kesakralan bendera merah putih.
"Kalau sebagai bentuk ekspresi, it's okay, gak ada masalah, tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera merah putih. Gak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera merah putih itu satu-satunya," kata dia.
Prasetyo mengatakan, pemerintah akan melarang pengibaran bendera One Piece apabila hal itu disamakan dengan bendera merah putih.
"Kalaupun ada yang sampai ke sana, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi, membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera merah putih, itu kan gak benar. Gak boleh seperti itu," ucap dia.
