Warga Gatal-gatal Diduga Akibat Debu Pabrik Kapur Padalarang
Bandung, IDN Times - Aktivitas industri pengolahan batu kapur di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat diduga berdampak langsung ke masyarakat sekitar. Sejumlah warga mengaku mengalami beberapa penyakit dari aktivitas pabrik yang kebanyakan beroperasi 24 jam.
Seperti warga dari RW 19 Desa Padalarang dan Kampung Pamuncatan, Desa Ciburuy, yang mengeluhkan gangguan kesehatan, diduga dipicu polusi debu kapur berdatangan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tersebut.
Salah seorang warga Kampung Pamuncatan, Desa Ciburuy, Rina, mengaku anak-anaknya sejak lama mengalami gangguan kesehatan yang diduga akibat paparan debu dari aktivitas pabrik pengolahan batu kapur.
"Kalau anak-anak aku yang sekarang itu kulitnya bintik-bintik terus mengeluhkan gatal-gatal. Kulitnya melepuh. Terus kalau malam anak-anak tuh suka batuk ya, tapi yang paling parah gatal-gatal dari debu sepertinya," katanya, Senin (27/7/2026).
1. Polusi debu semakin meningkat
Rina menilai, debu kapur dari aktivitas pabrik pengolahan di sekitar wilayahnya ini sebenarnya sudah lama dirasakan warga. Namun dalam beberapa tahun terakhir kondisinya semakin parah sehingga lebih sering mengganggu kesehatan maupun aktivitas sehari-hari.
"Memang dari dulu debu kapur ada. Cuma beberapa tahun belakang ini memang lebih parah," ujar dia.
Keluhan serupa disampaikan Cucu Cahyati (45 tahun), warga RW 19 Desa Padalarang. Dia mengaku sengaja mengikuti pemeriksaan kesehatan karena khawatir paparan debu yang setiap hari dihirup telah memengaruhi kondisi paru-parunya.
"Yang saya keluhkan itu polusi udara. Takutnya kan kita tidak tahu kondisi di dalam tubuh seperti apa. Makanya sekarang ada pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk rontgen, jadi saya ikut," ucapnya, kepada wartawan.
2. Minta operasional tidak dilakukan selama 24 jam
Rumah Cucu berada tepat berhadapan dengan PT Kurnia Marmer sehingga hampir setiap hari ia merasakan dampak debu yang beterbangan dari aktivitas pabrik. Selain mata terasa pedih saat berada di luar rumah, tenggorokannya juga sering terasa seret.
Tak hanya itu, debu putih juga masuk hingga ke seluruh bagian rumah. Bahkan setiap kali mengepel lantai, air bekas perasan kain berubah menjadi hitam akibat banyaknya debu yang mengendap di dalam rumah.
Cucu berharap perusahaan dapat memberikan solusi bagi warga yang tinggal paling dekat dengan kawasan industri. Menurutnya, warga tidak menuntut pabrik berhenti beroperasi, tetapi meminta pengendalian polusi dilakukan secara serius, termasuk membatasi jam operasional agar tidak berlangsung selama 24 jam.
"Harapan saya, jangan beroperasi selama 24 jam. Kalau normal mungkin cukup dari jam 08.00 WIB sampai sekitar jam 16.00 WIB saja, supaya polusinya bisa berkurang," kata dia.
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan berdasarkan instruksi Gubernur Jabar
Sementara itu, Plt Kepala Puskesmas Jayamekar, Rendra Gustiawan mengatakan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Jawa Barat setelah meninjau langsung kawasan industri pengolahan batu kapur beberapa waktu lalu.
"Memang betul. Hari ini kami memulai pemeriksaan kesehatan terhadap beberapa keluarga yang diindikasikan terdampak dari aktivitas beberapa pabrik yang kemarin ditinjau langsung oleh Bapak Gubernur. Di sini pemeriksaan kesehatan terhadap keluarga-keluarga yang terdampak, terutama di wilayah RW 19, Desa Padalarang," katanya.
Rendra menyebutkan, pemerintah telah mendata sebanyak 557 warga sebagai sasaran pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan ditargetkan selesai dalam lima hari dengan kapasitas sekitar 100 warga setiap harinya.
Menurutnya, pemeriksaan difokuskan untuk mendeteksi kemungkinan adanya dampak polusi terhadap kesehatan masyarakat, terutama gangguan saluran pernapasan. Program tersebut juga diintegrasikan dengan tracing tuberkulosis (TB), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta tracing ABC.
"Untuk hari Sabtu kemarin, alhamdulillah di wilayah kerja Puskesmas Jayamekar kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 100 warga di RW tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 24 orang telah menjalani pemeriksaan spirometri atau pemeriksaan fungsi paru," kata Rendra.
Adapun hasil pemeriksaan masih dalam proses analisis oleh Rumah Sakit Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat dan akan diumumkan setelah seluruh pemeriksaan selesai dilakukan. Ditanya terkait pengukuran kualitas udara di wilayah tersebut, Rendra mengaku ada keterbatasan peralatan yang belum memadai.
"Kami masih menunggu kolaborasi dengan instansi terkait. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kami bisa mendapatkan alat, baik dari institusi pendidikan maupun dari puskesmas lain yang memiliki fasilitas tersebut," kata dia.
