Peringati Kudatuli, PDIP Bandung Ingatkan Bahaya Kuasa Absolut
Bandung, IDN Times - DPC PDI Perjuangan Kota Bandung turut menggelar refleksi 30 tahun Peristiwa Kudatuli di kantornya, Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (27/7/2026). Dalam peringatan ini para kader mengenang korban-korban yang gugur dalam peristiwa perjalanan demokrasi Indonesia.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Andri Gunawan mengatakan, ruang kebebasan yang terbuka bagi masyarakat saat ini tidak lahir dalam sekejap. Menurutnya, hak menyampaikan pendapat yang kini dianggap biasa merupakan hasil dari perjuangan panjang yang perlu terus dikenang setiap generasi.
"Kalau hari ini anak-anak muda bisa menyampaikan kritik, bahkan marah-marah soal MBG, bisa mengkritik pejabat di media sosial, bisa menyampaikan keluhan, lalu karena viral akhirnya muncul keadilan, itu tidak lepas dari perjuangan yang terjadi dalam peristiwa Kudatuli," ujar Andri di sela acara.
1. Peristiwa Kudatuli tidak boleh dilupakan
Andri menilai peringatan tiga dekade Kudatuli bukan sekadar mengenang sebuah tragedi politik, melainkan upaya merawat kesadaran kolektif agar perjalanan bangsa tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Baginya, bangsa yang memahami masa lalu akan memiliki pijakan yang lebih kuat dalam menjaga kehidupan demokrasi.
"Orang yang melupakan sejarah akan kehilangan jiwanya. Kalau sudah kehilangan jiwa, langkahnya bisa tersesat ke mana-mana. Karena itu, peristiwa Kudatuli tidak boleh dilupakan," ujarnya.
2. Negara pernah mengganti ketua partai sesuai kehendaknya penguasa
Menurut Andri, Kudatuli juga menjadi pengingat soal hak-hak sipil yang dapat terancam ketika kekuasaan melampaui batasnya. Pengalaman tersebut, ucapnya, menjadi pelajaran agar negara selalu menghormati kebebasan berorganisasi dan menjamin ruang demokrasi tetap terbuka bagi seluruh warga.
"Pada masa itu, negara bahkan pernah mengganti ketua umum partai sesuai kehendaknya sendiri. Hal seperti itu bisa saja terulang kepada siapa pun jika kekuasaan dibiarkan berjalan sewenang-wenang," kata Andri.
3. Kekuasaan bukan cuma milik segelintir orang tapi milik rakyat
Lebih jauh, ia berpandangan tantangan demokrasi akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi tanggung jawab mengawasi kekuasaan tidak pernah berubah. Keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat, menurutnya, menjadi syarat agar demokrasi tetap berjalan sesuai cita-cita reformasi.
"Kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi pada satu orang atau satu kelompok, karena kekuasaan itu milik rakyat. Itulah pelajaran penting dari peristiwa Kudatuli. Ketika berada di pihak yang benar, masyarakat harus berani bersuara dan melawan ketidakadilan," tuturnya.
Refleksi 30 tahun Kudatuli turut dihadiri sejumlah pelaku sejarah, penyintas, kader partai, mahasiswa, serta masyarakat umum. Para penyintas membagikan kesaksian mengensi peristiwa 27 Juli 1996 sebagai pengingat jika demokrasi yang dinikmati hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan.
