Konflik Internal Memuncak, Masa Depan PDIP Cimahi Tunggu Keputusan Pusat
- Spanduk penolakan terpasang di berbagai kelurahan
- Dituding tidak transparan soal keuangan dan tidak merangkul kader
- Siap gelar aksi lebih besar hingga ancam mundur jika aspirasi diabaikan
Bandung, IDN Times – Suhu politik internal PDI Perjuangan Kota Cimahi memanas. Gelombang penolakan terhadap Agung Yudaswara sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi periode 2025–2030 terus meluas. Setelah aksi protes ke DPD Jawa Barat pekan lalu, kini spanduk berisi penolakan terpasang nyaris di seluruh wilayah Cimahi, dari Cimahi Tengah hingga Cimahi Utara dan Selatan.
Para kader di tingkat anak ranting, ranting, hingga PAC secara terbuka menyuarakan keberatan atas rencana pencalonan kembali Agung. Mereka menuntut DPD dan DPP PDI Perjuangan mendengar aspirasi akar rumput sebelum keputusan final ditegakkan.
1. Spanduk penolakan terpasang di berbagai kelurahan
Aksi protes terlihat di sejumlah titik, salah satunya di kawasan Cimahi Tengah dengan tulisan tajam: “Kami Menolak Agung Yudaswara sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi 2025–2030.”
Sementara di Cimahi Utara, sebuah spanduk bernada kritik keras bertuliskan: “Kader Gak Diperhatiin Tapi Pengen Jadi Ketua Lagi? Malu Kali.”
Wakil Ketua PAC Cimahi Tengah, Yohanes Carvallo, menyebut pemasangan spanduk merupakan bentuk ekspresi kekecewaan yang telah lama terpendam.
“Ini aspirasi dari pengurus ranting sampai PAC. Hampir setiap kelurahan ada spanduk penolakan. Ini suara langsung dari akar rumput,” kata Yohanes dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Minggu(7/12/2025).
2. Dituding tidak transparan soal keuangan dan tidak merangkul kader
Sejumlah kader menuding Agung Yudaswara menjalankan kepemimpinan yang tidak transparan, terutama terkait pengelolaan keuangan organisasi serta minim komunikasi dengan kader di bawah.
Yohanes menegaskan persoalan keuangan menjadi salah satu pemicu utama.
“Kita menolak karena beliau tidak transparan. Pengurus juga tidak mendapat uang stimulan, padahal ada dana pembinaan dari Kesbangpol. Kepengurusan banyak yang bolong, tidak dikelola dengan baik,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Lilis Suryani, koordinator aksi dari DPC Cimahi. Ia menyebut laporan keuangan tidak pernah dibuka dalam rapat internal meski diminta berulang kali.
“Setiap kami minta dibahas, selalu diabaikan. Kesannya ditutup-tutupi,” ujarnya.
3. Siap gelar aksi lebih besar hingga ancam mundur jika aspirasi diabaikan
Aksi pertama telah dilakukan pada 28 November 2025 saat kader mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Jabar di Bandung. Namun jika tuntutan mereka tidak digubris, gelombang aksi disebut akan meluas hingga ke DPP di Jakarta.
“Kalau masih Agung yang memimpin, kami siap mundur massal,” tegas Lilis.
Sementara itu, pihak DPD PDI Perjuangan Jabar melalui Rafael Situmorang, menyatakan belum bisa memberikan respons lebih jauh mengenai konflik tersebut.
“Saya belum tahu detail masalahnya,” singkat Rafael.
Situasi internal PDI Perjuangan Cimahi kini dinilai krusial menjelang konsolidasi tahun politik, dan keputusan pusat akan menjadi penentu arah masa depan organisasi di wilayah tersebut.
