DPR Awasi Ketat Jemaah Umrah di Tengah Ketegangan Timur Tengah
- DPR RI memperketat pengawasan terhadap sekitar 58.000 jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi, menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat.
- Koordinasi lintas lembaga diperkuat antara DPR, Kementerian Haji, KBRI, dan KJRI untuk memastikan perlindungan serta pemutakhiran data seluruh jemaah, termasuk yang berangkat secara mandiri.
- Pemerintah diminta menyiapkan skenario darurat dan mengimbau masyarakat menunda keberangkatan umrah hingga situasi keamanan Timur Tengah kembali stabil.
Cirebon, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memantau secara intensif proses kepulangan puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia yang saat ini masih berada di Arab Saudi. Pengawasan diperketat menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dipicu konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Berdasarkan pembaruan data terakhir, jumlah jemaah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi mencapai sekitar 58.000 orang. Dari total tersebut, sekitar 6.000 jemaah telah kembali ke Tanah Air dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah dan DPR kini berupaya memastikan proses pemulangan berjalan aman tanpa hambatan signifikan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina, mengatakan lembaganya terus menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait serta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri guna memastikan keselamatan seluruh jemaah.
"Koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat dinamika keamanan di kawasan tersebut," ujar Selly, Senin (9/3/2026).
1. Koordinasi lintas lembaga diperkuat
Selly menjelaskan DPR telah berkomunikasi dengan Kementerian Haji serta berbagai lembaga pemerintah untuk melakukan advokasi terhadap jemaah yang masih berada di Arab Saudi. Selain memastikan perlindungan jemaah, pemerintah juga diminta memperbarui data keberadaan jemaah secara berkala.
“DPR terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji untuk memastikan seluruh jemaah yang berada di Saudi Arabia terdata dan mendapatkan perlindungan yang memadai,” katanya.
Langkah koordinasi tersebut tidak hanya sebatas pertukaran informasi administratif. DPR juga meminta pemerintah menyiapkan langkah operasional yang lebih konkret, termasuk pemutakhiran data jemaah dan peningkatan komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri.
Komisi VIII juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Haji, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di wilayah Timur Tengah.
2. Jemaah umrah mandiri dinilai paling rentan
Dalam situasi krisis geopolitik, DPR menilai jemaah yang berangkat secara mandiri memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan jemaah yang menggunakan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Hal tersebut disebabkan sebagian jemaah mandiri tidak menggunakan penerbangan langsung menuju Indonesia saat kembali ke Tanah Air. Sebaliknya, mereka sering kali transit di negara lain sebelum melanjutkan perjalanan pulang.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala tambahan apabila situasi keamanan di kawasan Timur Tengah memburuk atau terjadi pembatasan penerbangan di negara transit.
“Jemaah mandiri perlu mendapat perhatian lebih karena rute kepulangan mereka tidak selalu langsung ke Indonesia. Pemerintah harus berkoordinasi dengan negara transit melalui KJRI atau konsulat setempat,” kata Selly.
Karena itu, DPR meminta pemerintah melakukan pendataan lebih rinci terhadap seluruh jemaah, termasuk mereka yang tidak terdaftar dalam sistem perjalanan umrah resmi.
3. Antisipasi risiko dan imbauan tunda umrah
Selain memastikan kepulangan jemaah berjalan lancar, DPR juga meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat apabila terjadi keterlambatan kepulangan akibat kondisi keamanan di Timur Tengah.
Langkah antisipasi tersebut mencakup penyediaan akomodasi sementara, dukungan logistik, hingga perlindungan bagi jemaah yang berpotensi tertahan lebih lama di Arab Saudi.
Selly mengatakan, potensi risiko dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak bertanggung jawab. Dalam kondisi krisis, kemungkinan penelantaran jemaah dinilai dapat meningkat apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Karena itu, pemerintah diminta melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh jemaah, termasuk kemungkinan melakukan verifikasi langsung atau sweeping data untuk memastikan tidak ada jemaah yang terlewat dari pengawasan.
"Di tengah ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, kami juga mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah agar menunda perjalanan hingga kondisi keamanan kawasan Timur Tengah kembali stabil," tutupnya.
