Fraksi PDIP Jabar Kawal SPMB Tahap II, Soroti Kisruh Sekolah Maung
- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar memastikan mengawal penuh pelaksanaan SPMB tahap dua 30 Juni–6 Juli 2026 agar proses penerimaan siswa berjalan transparan, adil, dan akuntabel.
- Ineu Purwadewi Sundari menyoroti berbagai masalah pada SPMB tahap pertama seperti gangguan sistem, polemik zonasi, minimnya sosialisasi, serta kebingungan masyarakat terkait Program Sekolah Maung.
- Fraksi PDIP Jabar mendukung rencana penyaluran siswa ke Sekolah Swasta Kerja Sama asalkan tepat sasaran dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dalam pemerataan akses pendidikan.
Bandung, IDN Times - Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan mengawal dan mengawasi penuh proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap dua yang digelar 30 Juni hingga 6 Juli 2026, untuk Jalur Domisili dan Jalur Afirmasi.
Langkah ini dilakukan karena dalam proses SPMB tahap pertama sudah memunculkan berbagai persoalan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mulai dari gangguan sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta.
"Kemudian muncul juga polemik jalur zonasi, hingga minimnya sosialisasi berbagai kebijakan baru, termasuk Program Sekolah Maung. Kondisi tersebut bahkan mendorong Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan secara langsung," ujar ketua Fraksi PDI Perjuangan Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, Selasa (30/6/2026).
1. SPMB tahap II harus lebih transparan dan terbuka
Dengan kondisi tersebut, Ineu meminta agar Disdik Provinsi Jabar bisa melaksanakan SPMB tahap dua ini berjalan lebih baik agar proses penerimaan peserta didik berlangsung transparan, adil, akuntabel, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Kendati begitu, Ineu menyampaikan ada beberapa catatan yang menjadi perhatian Fraksi PDIP Provinsi Jabar. Beberapa diantaranya mengenai program penerimaan siswa baru yang harusnya dilakukan kajian, perencanaan serta adanya evaluasi terkait pelaksanaan system PCMB dan SPMB setiap tahunnya termasuk kesiapan anggaran pendukung program ini.
Fraksi PDIP Jabar juga menilai, dalam hal sosialisasi, Disdik Jabar masih kurang menyampaikan informasi kepada orang tua murid sehingga banyak masyarakat yang masih merasa kebingungan.
"Minimnya sosialisasi mengenai mekanisme SPMB dan PCMB sehingga menimbulkan kebingungan serta kegaduhan di masyarakat," kata dia.
2. Masih ada diskriminatif terhadap sekolah negeri lainnya
Mengenai gelaran Sekolah Manusia Unggul (Maung) yang proses seleksinya digelar sejak awal, Ineu mencatat, informasi mengenai program tersebut pun belum maksimal hingga terjadi banyak keluhan orang tua murid.
"Program Sekolah Maung yang belum disosialisasikan secara utuh, termasuk dasar penetapan kriterianya, sehingga menimbulkan persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lainnya serta dianggap menyerupai konsep sekolah unggulan yang sebelumnya telah dihapus," jelasnya.
Selanjutnya, sistem aplikasi yang sering mengalami gangguan, kesulitan verifikasi akun, hilangnya data peserta, perubahan peringkat seleksi, Ine mengatakan, hal ini membuat adanya perubahan nilai akibat penggunaan formula yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan Jabar menyampaikan, polemik jalur zonasi, termasuk ditemukannya kasus calon peserta didik yang tinggal sangat dekat dengan sekolah tidak diterima, sementara peserta dengan jarak lebih jauh justru lolos seleksi.
"Kejelasan penambahan daya tampung sekolah negeri, termasuk dasar penentuan kuota tambahan di setiap sekolah dan wilayah serta mekanisme pelaksanaannya," kata Ineu.
3. Fraksi PDIP Jabar mengawal ketat SPMB tahap II
Soal rencana Pemprov Jabar mengalokasikan 780 ribu siswa yang tidak lolos sekolah negeri ke Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), kata Ineu, Fraksi PDI Perjuangan pada dasarnya mendukung, sepanjang dalam penerapan di lapangan tepat sasaran.
"Fraksi PDI Perjuangan mendukung program ini sepanjang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat," ucap dia.
Dalam gelaran SPMB tahap dua ini, Ineu mendorong agar Pemprov Jabar bekerja secara maksimal untuk melayani orang tua murid dan memastikan mendapatkan hak-haknya dalam pendidikan.
"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal pelaksanaan SPMB 2026 serta seluruh kebijakan pendidikan agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi," kata Ineu.
