Tiga Tokoh Jabar Masih Diperjuangkan Jadi Pahlawan Nasional
TP2GD Jawa Barat kembali mengusulkan calon yang telah lolos tahap pusat tanpa nama baru, termasuk Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma untuk pengusulan 2026.
Suryadi, KSAU pertama RI periode 1946–1962, disebut berpeluang ditetapkan tahun ini; bersama KH Abbas Abdul Jamil dan KH Soleh Iskandar, ia belum mendapat gelar pada 2025.
DPRD Jabar meminta Pemprov mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk usulan KH Abbas yang diajukan sejak tiga tahun lalu, serta akan mengirim surat tindak lanjut.
Bandung, IDN Times - Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jawa Barat masih memperjuangkan beberapa tokoh untuk menjadi pahlawan nasional. Salah satunya yaitu Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma yang masuk pengusulan 2026.
Ketua Bidang Pengusulan dan Persyaratan TP2GD Jawa Barat, Agus Salide mengatakan, tidak ada pengusulan nama baru pada tahun ini. TP2GD Jabar kembali memperjuangkan sejumlah calon yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi persyaratan pada tahapan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
"Tidak ada yang baru, kami mengusulkan kembali beberapa CPN (calon pahlawan nasional) yang sudah lolos di tahap TP2GP," kata Agus, dikutip Kamis (5/11/2026).
1. DPRD Jabar minta Pemprov bisa mengupayakan pahlawan nasional
Wajah baru Gedung Sate di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Agus menjelaskan, berdasarkan informasi terakhir dari Ketua TP2GD Jabar, Marsekal Suryadi Suryadarma berpeluang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tahun ini.
Sementara, Anggota DPRD Jabar M. Sidkon Djampi meminta Pemprov Jabar mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penetapan KH Abbas Abdul Jamil sebagai Pahlawan Nasional.
Dia menilai, pengusulan gelar bagi tokoh Pesantren Buntet itu perlu mendapat perhatian lebih serius karena rekomendasi Pemprov Jabar kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah disampaikan sejak tiga tahun lalu.
"Saya mengusulkan, saya meminta, dan saya menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar melakukan upaya-upaya maksimal untuk usulan pahlawan nasional terhadap Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dari Buntet Pesantren," kata Sidkon.
2. DPRD Jabar juga siap mengirimkan surat untuk menguatkan usulan tersebut
Wajah baru Gedung Sate di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Menurut Sidkon, Pemprov Jabar perlu mengambil langkah konkret agar proses pengusulan tersebut tidak berlarut-larut tanpa kepastian. Ia berharap komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat dapat mendorong realisasi pemberian gelar bagi KH Abbas Abdul Jamil.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menyatakan pimpinan dewan akan turut menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat resmi kepada pihak terkait.
"Terima kasih Pak Sidkon. Sudah didengar langsung oleh Bapak Wakil Gubernur dan Insya Allah kami pimpinan juga akan berkirim surat," ujar Iswara.
3. Sebelumnya sudah ada beberapa pahlawan nasional asal Jabar ya g disetujui presiden
TMP Cikutra. instagram.com/fickyusuf Sebagai informasi, Suryadi merupakan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pertama Republik Indonesia yang menjabat selama 1946–1962. Namanya menjadi salah satu calon dari Jawa Barat yang telah melalui proses pengkajian di tingkat pusat.
Selain Suryadi, dua nama lain yang sebelumnya telah berada di meja Dewan Gelar adalah KH Abbas Abdul Jamil dari Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, dan KH Soleh Iskandar. Ketiganya belum memperoleh gelar Pahlawan Nasional dalam penganugerahan pada 2025.
Pada tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dari berbagai daerah. Dari Jawa Barat, satu nama yang ditetapkan adalah Prof. Mochtar Kusumaatmadja, yang telah diusulkan TP2GD Jabar sejak 2022.
Sebelumnya, Ketua TP2GD Jabar Prof. Reiza D. Dienaputra menyebut, tiga calon dari Jawa Barat yang belum ditetapkan masih berada dalam daftar tunggu. TP2GD Jabar menunggu informasi dari Dewan Gelar mengenai kemungkinan pemutakhiran data atau kelengkapan dokumen yang diperlukan.
