Pengamat Unpad Sebut Penyadapan Presiden Belum Mengarah ke Makar
Guru Besar Unpad Muradi Clark menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo belum mengarah ke makar karena belum ada indikasi ancaman keselamatan atau upaya menggulingkan pemerintahan.
Informasi yang terungkap dinilai lebih berkaitan dengan kepentingan politik atau pribadi, terutama untuk memetakan posisi dan kelemahan pihak yang dianggap lawan politik.
Pasal penyadapan dan intersepsi yang digunakan belum berkaitan dengan makar; Muradi juga menyoroti dinamika Prabowo-Gibran dalam perhitungan elite menjelang kontestasi berikutnya.
Bandung, IDN Times - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri, Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya upaya makar. Namun, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi Clark, menilai dugaan tersebut belum mengarah ke makar.
Menurut Muradi, informasi yang terungkap sejauh ini lebih menunjukkan adanya kepentingan politik tertentu. Ia melihat dugaan penyadapan tersebut lebih berkaitan dengan upaya memetakan kelemahan lawan politik.
"Sampai hari ini prosesnya belum sampai ke arah makar ya. Kalau makar kan ada banyak, misalnya katakanlah dia membahayakan keselamatan dan sebagainya, kan belum. Karena informasi yang digunakan bersifat untuk lawan politik," kata Muradi saat dihubungi, Rabu (4/11/2026).
1. Belum ditemukan indikasi ancaman terhadap keselamatan presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kondisi arus balik Lebaran 2026, Sabtu (28/3/2026). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna). Muradi menilai, dugaan penyadapan tidak otomatis bisa dikaitkan dengan makar. Sebab, perlu ada indikasi tindakan yang mengarah pada ancaman terhadap keselamatan presiden atau upaya menggulingkan pemerintahan.
Menurutnya, informasi yang muncul dalam perkara ini baik dari pihak kepolisian termasuk Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sejauh ini belum menunjukkan adanya tindakan yang mengarah pada hal tersebut.
"Kalau makar kan ada banyak, misalnya katakanlah dia membahayakan keselamatan dan sebagainya, kan belum," ujarnya.
2. Dugaan penyadapan lebih mengarah pada kepentingan lawan politik
Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo ungkap upaya pemerintah atasi karhutla. (Dok. KSP). Muradi melihat pola yang muncul dalam kasus tersebut lebih berkaitan dengan kepentingan pribadi atau politik tertentu. Ia menduga informasi yang diperoleh melalui penyadapan digunakan untuk mengetahui posisi dan kelemahan pihak yang dianggap sebagai lawan politik.
"Jadi so far sih sebenarnya tidak ke mana-mana, untuk kepentingan pribadi saja mungkin, seperti di mana sih posisinya sekarang, ingin mengetahui, belum sampai pada level untuk kemudian mempermalukan," katanya.
3. Pasal yang muncul belum berkaitan dengan makar
Listyo Sigit, Suyudi Ario dan Dedi Muradi juga menilai situasi hubungan politik antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Alasan lainnya, Muradi menyoroti pasal-pasal yang digunakan dalam penanganan perkara tersebut.
Menurutnya, pasal terkait penyadapan dan intersepsi yang muncul sejauh ini belum menunjukkan adanya sangkaan makar terhadap para pihak yang terlibat.
"Jadi kalau situasi yang muncul misalnya baru pada pasal penyadapan dan pasal intersepsi ya, jadi enggak ada yang berkaitan dengan pasal-pasal makar," tuturnya.
Muradi juga melihat dinamika hubungan Prabowo dan Gibran berpotensi menjadi bagian dari perhitungan para elite politik menjelang kontestasi politik berikutnya.
Ia menduga sejumlah pihak sudah mulai memperhitungkan kemungkinan Prabowo tidak lagi berpasangan dengan Gibran pada masa mendatang.
"Ya mereka sudah berhitung misalnya Pak Prabowo enggak akan mengajak Gibran lagi. Kemudian Pak Prabowo juga perlu dipetakan sebagai lawan, sebagaimana kemudian dulu Pak Jokowi memetakan lawan-lawan politik dia ketika dia berkuasa," kata dia.
