HMI Bandung Ancam Gelar Aksi Lebih Besar, Desak Prabowo-Gibran Mundur
- HMI Cabang Bandung menggelar aksi di DPRD Jawa Barat, mengkritik dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran terkait kerentanan kelas menengah, pendidikan, dan program Makan Bergizi Gratis.
- Massa menilai evaluasi MBG belum efektif karena kasus keracunan masih terjadi, serta menyoroti akses pendidikan, ketimpangan infrastruktur, dan perubahan kurikulum yang berulang.
- HMI mempertanyakan penangkapan mahasiswa pasca-demonstrasi dan menyiapkan aksi lebih besar setelah tuntutan sebelumnya dinilai nihil, sambil mendesak Prabowo-Gibran mundur jika persoalan tak diselesaikan.
Bandung, IDN Times - Sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung melangsungkan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026). Mereka melontarkan kritik keras terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa aksi menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum menjawab persoalan mendasar masyarakat, mulai dari kerentanan ekonomi kelas menengah, pendidikan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka juga terpantau membakar ban sambil silih berganti berorasi memprotes rezim Prabowo-Gibran. Spanduk bernada protes pun dibentangkan di hadapan aparat kepolisian yang menjaga gerbang pintu masuk gedung.
Koordinator Lapangan Aksi HMI Cabang Bandung, Rakha Algifhari Budiman mengatakan, kelompok masyarakat kelas menengah justru menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami penurunan kesejahteraan.
Menurutnya, perhatian pemerintah selama ini lebih banyak diarahkan kepada masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan. Padahal, masyarakat kelas menengah juga menghadapi risiko ekonomi yang tidak kecil.
"Bukan berarti kami dari HMI Cabang Bandung tidak memikirkan rakyat bawah. Namun, ternyata masyarakat yang standarnya kelas menengah memiliki kondisi yang cukup rentan," kata Rakha di sela aksi.
1. MBG terus dievaluasi, kasus keracunan masih terjadi
Sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung melangsungkan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026). Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil HMI Bandung turut menyoroti program MBG yang menjadi salah satu program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka mempertanyakan efektivitas evaluasi pemerintah setelah berulang kali muncul kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Rakha menilai pergantian pimpinan lembaga yang menangani program tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan.
"Masih banyak kasus keracunan, entah itu di Kota Bandung, Jawa Barat, maupun skala nasional. Evaluasi seperti apa yang dilakukan pemerintah? Sudah tiga kali berganti Ketua (Badan) Gizi, tetapi tidak ada impact apa pun," katanya.
2. Pendidikan dinilai belum jadi prioritas utama pemerintah
Sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung melangsungkan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026). Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Selain MBG, HMI mengkritik persoalan pendidikan yang dinilai belum mendapatkan pembenahan secara menyeluruh. Rakha menyinggung persoalan anak-anak yang tidak bersekolah, ketimpangan infrastruktur pendidikan antardaerah, hingga kurikulum yang terus berubah setiap pergantian periode pemerintahan.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan akses pendidikan gratis yang disertai fasilitas dan kualitas pembelajaran memadai, bukan sekadar menghadirkan program baru.
"Anak-anak hari ini membutuhkan pendidikan yang mapan, infrastruktur yang jelas, serta kurikulum yang jelas juga karena setiap periode selalu berganti. Ini menjadi persoalan yang tidak pernah terpikirkan oleh bangsa," katanya.
3. HMI singgung penangkapan mahasiswa, sebut 60 orang jadi target operasi
Sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung melangsungkan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026). Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil HMI Bandung tidak hanya mengkritik soal ekonomi dan pendidikan, mereka juga menyoroti penangkapan sejumlah mahasiswa setelah aksi demonstrasi pada Oktober 2026. Rakha menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai sekitar 60 orang yang diduga menjadi target operasi penangkapan.
Informasi tersebut, kata dia, diperoleh dari komunikasi jaringan mahasiswa dan rekan-rekan yang bergerak di bidang hukum. Sementara itu, menurut informasi yang diterima HMI, sudah ada 13 orang yang ditangkap dan sebagian di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Ada sekitar 60 orang yang menjadi target operasi. Dalam artian, mereka ini akan ditangkap di rumah. Itu yang kami butuh kejelasan," kata dia.
Ia meminta kepolisian membuka dasar hukum dan bukti atas setiap penangkapan. HMI, kata dia, tidak bermaksud membela mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana, tetapi menolak apabila penegakan hukum dilakukan tanpa prosedur yang jelas.
"Silakan tangkap kawan kami yang memang bersalah. Kami tidak akan membela itu. Namun, kalau teman-teman kami tidak terbukti bersalah dan tidak ada buktinya sama sekali, kami meminta agar mereka segera dikeluarkan dan jangan ditahan lebih lama," katanya.
4. HMI Bandung siapkan aksi lanjutan, desak Prabowo-Gibran mundur
Sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung melangsungkan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026). Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil HMI Cabang Bandung memastikan demonstrasi tersebut bukan seremonial. Rakha mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan konsolidasi untuk menggelar aksi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.
Ia mengkritik tidak adanya tindak lanjut konkret atas tuntutan yang sebelumnya disampaikan kepada perwakilan DPRD.
"Pada saat itu beliau menyampaikan bahwa segala catatan dan tuntutan akan disampaikan oleh Sekwan kepada pusat. Tapi apa hasilnya? Nihil," ucapnya.
HMI Bandung ingin mengembalikan gerakan mahasiswa menjadi gerakan rakyat dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan pemerintah. Bahkan, Rakha secara terbuka meminta Prabowo-Gibran bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang belum terselesaikan selama dua tahun pemerintahan.
"Prabowo-Gibran harus segera menyelesaikan persoalan ini. Apabila tidak sanggup, Bapak Prabowo beserta Gibran, kalau tidak sanggup memimpin negara ini, silakan angkat kaki dari kursi kekuasaan," katanya.
Ia juga menyindir pernyataan salah satu pendukung Prabowo yang menyebut rakyat akan rugi apabila Prabowo tidak kembali menang pada Pilpres 2029.
"Kami tidak pernah rugi memiliki rakyat. Justru kami merasa rugi memiliki pemimpin yang tidak memikirkan rakyat," kata Rakha.
