Kemenhaj Jabar Tidak Mempersoalkan Petugas Haji dari non-Muslim
- Kanwil Kemenhaj Jabar menyatakan petugas non-Muslim sudah terlibat dalam layanan haji di bidang Imigrasi, Bea Cukai, dan Kesehatan, tanpa menangani aspek ibadah jemaah.
- Kepala Kanwil Boy Hari Novian menegaskan PPIH Embarkasi Jabar tetap 100 persen Muslim, sementara petugas eksternal dari instansi lain dapat berasal dari agama berbeda.
- Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong pelibatan lintas agama untuk pelayanan dan operasional haji, terutama menyesuaikan kebutuhan daerah seperti Sulawesi Utara.
Bandung, IDN Times - Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat turut angkat bicara mengenai rencana Kemnhaj pusat melibatkan non muslim dalam gelaran ibadah haji. Secara umum, petugas non muslim sendiri sudah banyak dilibatkan dalam gelaran gmhaji di Jabar.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat Boy Hari Novian mengatakan, dukungan petugas nonmuslim selama ini sudah berlangsung dalam sejumlah bidang pelayanan di embarkasi, terutama dari unsur Imigrasi, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan.
Menurut dia, petugas tersebut menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dan tidak menangani aspek ibadah jemaah. Karena itu, keterlibatan mereka dalam mendukung kelancaran operasional haji tidak menjadi masalah.
"Memang tidak ada masalah selama petugas tersebut melaksanakan tugas yang memang tidak berkaitan dengan ibadah dari jemaah," kata Boy Rabu (4/11/2026).
1. Asal sesuai dengan kompetensi
ilustrasi haji (IDN Times/Aditya Pratama) Boy menjelaskan, pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengenai kemungkinan pelibatan petugas nonmuslim perlu dipahami sesuai konteks wilayah tempat pernyataan itu disampaikan. Saat itu, Wakil Menteri berada di Sulawesi Utara yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim.
Kondisi demografis tersebut memungkinkan adanya keterbatasan sumber daya petugas untuk mendukung operasional penyelenggaraan haji.
"Dalam situasi demikian, tenaga dari berbagai latar belakang agama dapat dilibatkan untuk mengisi kebutuhan pelayanan sesuai kompetensinya," katanya.
2. Untuk embarkasi dipastikan 100 persen muslim
Ilustrasi haji atau umrah. (IDN Times/Aditya Pratama) Sementara, kata dia, di Jawa Barat, kebutuhan petugas penyelenggara ibadah haji dari lingkungan Kementerian Haji dan Umrah masih dapat dipenuhi oleh petugas muslim. Boy menegaskan, komposisi PPIH Embarkasi Jabar tetap 100 persen muslim.
"Untuk PPIH Embarkasi tetap 100 persen muslim. Namun, untuk petugas dari luar Kementerian Haji dan Umrah, misalnya dari Imigrasi dan Dinas Kesehatan, bisa saja ada yang bukan muslim," kata dia.
3. Kemnhaj ingin menjadikan ibadah haji sebagai simbol toleransi
Ilustrasi haji atau umrah (IDN Times/Aditya Pratama) Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong pelibatan masyarakat lintas agama dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia. Gagasan ini menjadi upaya pemerintah untuk menghadirkan nilai toleransi dan gotong royong dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Dahnil, pelayanan kepada jemaah haji tidak harus hanya melibatkan umat Islam. Masyarakat dari berbagai latar belakang agama juga berpeluang memberikan kontribusi melalui tugas pelayanan dan dukungan operasional.
Hal tersebut disampaikan Dahnil saat berada di Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat (30/10/2026).
Dahnil mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji dapat menjadi ruang untuk memperlihatkan semangat persaudaraan dan kemanusiaan di tengah keberagaman masyarakat.
"Fokus kita adalah memastikan jemaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya," ujar Dahnil.
