Pemkot Bandung Segera Siapkan Aturan WFH untuk ASN
- Pemerintah Kota Bandung menyiapkan aturan WFH bagi ASN sesuai arahan pusat untuk penghematan energi dan BBM, dengan teknis pelaksanaan dibahas bersama BKD serta dinas terkait.
- Layanan publik seperti kelurahan, kecamatan, DPMPTS, Damkar, dan Dukcapil tetap wajib bekerja di kantor agar pelayanan masyarakat tidak terganggu meski kebijakan WFH diterapkan.
- Wali Kota Bandung mengimbau ASN yang tetap masuk kantor menggunakan transportasi umum atau sepeda demi efisiensi BBM, sementara WFH diharapkan berjalan efektif seperti saat pandemi.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung tengah mempersiapkan aturan untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar bisa melakukan pekerjaan dari rumah (work from home/WFH). Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong penghematan energi termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, per Jumat ini sudah pasti akan ada WFH untuk ASN. Namun, siapa saja yang bisa bakal dirapatkan lebih dulu bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan seluruh dinas terkait.
"Hari ini kami akan merumuskan teknis pelaksanaannya agar berjalan efektif," ujar Farhan, Rabu (1/4/2026).
1. Layanan publik tetap bekerja di kantor
Dia menuturkan untuk pelayanan publik seperti di kantor kelurahan atau kecamatan yang memang harus bertatap muka langsung dengan masyarakat dipastikan tidak akan WFH. Mereka tetap wajib masuk kerja sehingga kebutuhan masyarakat dalam urusan administrasi bisa terpenuhi.
"Kaya DPMPTS, Damkar, atau pelayanan Dukcapil di kecamatan itu tetap siaga tidak diberlakukan WFH," papar Farhan.
Yang paling penting diperhatikan juga WFH ini bukan berarti mereka bebas bepergian. ASN wajib bekerja dari rumah dengan perangkat yang memadai. Sementara para pimpinan ini msuk kantor untuk memastikan pengendalian ASN berjalan optimal.
2. ASN yang masuk kerja diimbau pakai transportasi umum
Farhan pun meminta ASN yang tetap masuk saat bekerja di hari Jumat bisa datang ke kantor menggunakan transportasi umum maupun sepeda. Sehingga mereka tetap ikut melakukan penghematan BBM yang menjadi ujung dari aturan WFH ini.
"Diiumbau tidak menggunakan kendaraan dinas manapun maupun kendaraan pribadi," katanya.
3. Program WFH seharusnya bisa berjalan
Menurut Farhan, kebijakan WFH sebenarnya bukan hal baru karena ini sempat dilakukan ketika pandemik COVID-19. Maka, ketika aturan tersebut kembali diberlakukan seharusnya para ASN sudah terbiasa menjalankan pekerjaan dari rumah secara maksimal.
"Hal ini juga sejalan dengan rencana refocusing anggaran nasional, sehingga diharapkan dapat menekan konsumsi BBM agar tidak meningkat," tuturnya.
