Pegawai Pemprov Jabar Mulai WFH pada November-Desember 2025
- Uji coba WFH dilakukan di Pemprov Jabar pada November-Desember 2025
- Metode hybrid working akan diterapkan pada bulan November, sementara mekanisme 50/50 akan diterapkan pada bulan Desember
- Absensi harian tetap diterapkan, evaluasi efisiensi akan dilakukan untuk mengetahui dampak dari uji coba WFH selama dua bulan
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana mulai melakukan uji coba work from home (WFH) pada bulan November dan Desember 2025. Rencana WFH ini menyusul adanya efisiensi anggaran di tahun 2026, sesuai dengan arahan Gubernur Dedi Mulyadi.
Rencana uji coba ini dilakukan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jabar. Sosialisasi WFH ini sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat pada Senin kemarin.
"Hari Senin kemarin sudah disosialisasikan dan surat edaran juga sudah dikeluarkan. Jadi WFH itu akan dilaksanakan November, Desember menjadi uji coba," ujar Kepala BKD Provinsi Jabar, Dedi Supandi saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/2025).
1. Ada dua metode yang akan diterapkan
Aturan uji coba WFH ini tertuang dalam Surat Edaran nomor 150/KPG.03/BKD yang mana Pemprov Jabar akan memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi di seluruh unit kerja dan perangkat daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik secara langsung maupun yang tidak berhubungan secara langsung.
WFH nantinya dilakukan dengan dua mekanisme, pertama yaitu hybrid working yang akan diterapkan pada bulan depan, November 2025. Sementara, yang kedua yaitu mekanisme 50/50, di mana setengah dari pegawai melakukan WFH, sisanya di kantor.
"Pelaksanaan uji coba hybrid working ini di bulan November dilaksanakan dengan pengaturan seluruh pegawai pada perangkat daerah melaksanakan WFH. Pada hari Kamis setiap pekan," kata Dedi.
OPD yang nantinya ada kegiatan di hari Kamis bertepatan dengan WFH, maka dilakukan dengan cara daring.
"WFH itu satu hari penuh. Maka, pada saat perangkat daerah atau apa pada saat mereka ingin melakukan agenda di hari itu ya digunakan dengan melalui aplikasi Zoom," ucapnya.
2. Bulan Desember 50 persen pegawai masing-masing OPD melakukan WFH
Sementara untuk uji coba di bulan Desember nantinya akan diterapkan mekanisme 50/50. Dedi menjelaskan, dalam metode ini nantinya ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di masing-masing OPD sebanyak 50 persen melaksanakan WFH secara penuh, dan sisanya bekerja di kantor.
"Adapun yang pelaksanaan yang bulan Desember itu melaksanakan WFH maksimal 50 persen dari total perangkat daerah. Jadi uji coba itu kan yang November dibuat Kamis tadi. Satu hari, yang Desember dibuat 50-50," katanya.
Meski 50 persen pegawai melakukan WFH, Dedi memastikan, absensi harian tetap diterapkan dan pengawasan dari masing-masing OPD juga tetap dilakukan.
"Bulan Desember yang 50/50 nanti tugas daripada pimpinan perangkat daerah tetap, pertama memastikan target kinerja individu, unit kerja tetap berjalan optimal. Terus melakukan monitoring terhadap kedisiplinan, mulai dengan aplikasi yang telah kita siapkan," ujarnya.
3. Evaluasi akan dilakukan setelah uji coba rampung
Kemudian, dari uji coba WFH selama dua bulan ini akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui dampak efisiensi yang dihasilkan sampai berapa persen.
"Pegawai tetap harus melaporkan kinerja hariannya. Nah, nanti dampak dari satu bulan misalnya yang satu hari itu akan dievaluasi berapa sih menjadi efisiensinya. Efisiensinya misalnya pemakaian listrik, yang di situ dalamnya juga ada AC, pemakaian air, dan sebagainya," kata Dedi.
"Itu nanti akan diefisiensikan dan dievaluasi. Dievaluasi berapa, sambil nanti menemukan pola di bulan Januari dari dua pola yang tadi itu itu kita mau terapkan yang mana gitu kan," katanya.
