Pemerhati Pendidikan Jabar Kritik Kerja Sama Disdik dan 751 SMA Swasta
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 77 ribu calon murid yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri.
- Pemerhati pendidikan menilai kerja sama ini berisiko menurunkan kualitas layanan karena sebagian besar sekolah penerima bukan sekolah unggulan dan memiliki fasilitas terbatas, terutama untuk jenjang SMK.
- Kepala Dinas Pendidikan Jabar memastikan akan ada proses kurasi ketat terhadap sekolah swasta mitra, dengan mempertimbangkan sarana, tenaga pendidik, dan akreditasi agar kualitas tetap terjaga.
Bandung, IDN Times - Pemerhati pendidikan turut menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 77 ribu calon murid yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri. Mereka menilai sekolah yang akan menampung murid tersebut SMA dan SMK bukan elite.
Seperti disampaikan Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat Iwan Hermawan. Dia mengatakan, persoalan pendidikan bukan hanya tersedianya kursi sekolah, melainkan juga kualitas layanan pendidikan yang akan diterima siswa.
Di sisi lain, sekolah swasta unggulan umumnya sudah lebih dulu menerima peserta didik dan kuotanya telah terpenuhi sebelum program kerja sama dengan pemerintah dijalankan.
"Untuk sekolah swasta elite sudah penuh. Karena mereka sebelumnya sudah menerima. Jadi banyak sekolah-sekolah SMA yang tidak kebagian siswa setiap tahun senang (ada program ini), tapi kualitas sekolahnya ya sekolah yang alit (kecil) gitu," kata Iwan, Rabu (17/6/2026).
1. Sekolah swasta kemungkinan non-elit
Dia menilai kemungkinan besar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah-sekolah swasta yang selama ini kesulitan mendapatkan peserta didik. Sementara, untuk sekolah swasta yang elit kursinya sudah penuh.
"Maka kemungkinan besar sekolah swasta yang akan menampung limpahan dari negeri dari SMA-SMK yang alit (kecil)," ujarnya.
Kekhawatiran itu, menurut Iwan, menjadi lebih serius untuk jenjang SMK yang sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas praktik dan sarana penunjang pembelajaran.
"Apalagi SMK maaf, SMK itu kualitas. Peralatan-peralatan tempat praktik, ada SMK nggak punya tempat praktik swasta ya, ikut ke negeri. Dulu ada BLPD dibubarkan," katanya.
2. Menguntungkan untuk sekolah swasta yang kurang murid
Iwan mengingatkan jangan sampai program pembiayaan pendidikan yang disiapkan pemerintah justru membuat siswa kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
"Jadi ya sekali lagi bisa menguntungkan swasta dapat siswa tapi merugikan bagi peserta didik yang ingin berharap sekolah di sekolah yang bagus, dibiayai oleh pemerintah yang bagus gurunya bagus ternyata dilempar. Jadi sekolah negeri akhirnya milik orang kaya," katanya.
3. Disdik Jabar pastikan akan mengurasi terlebih dahulu
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, memastikan tidak semua sekolah swasta akan otomatis menjadi mitra pemerintah. Pemprov Jabar, kata dia, akan melakukan proses kurasi terlebih dahulu sebelum menentukan sekolah yang terlibat dalam program tersebut.
Menurut Purwanto, kualitas sarana, tenaga pendidik, hingga status akreditasi akan menjadi pertimbangan utama.
"Ya itu nanti kita kurasi ya. Kami tentu ingin mereka yang sarana prasarananya memadai, gurunya memadai gitu ya. Kemudian akreditasi mungkin jadi salah satu pertimbangan," kata Purwanto.
