Junico Siahaan Minta Pemerintah Awasi QRIS untuk Cegah Judol
- Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mendesak Komdigi mengoordinasikan pengawasan transaksi digital lintas lembaga untuk memutus rantai judi online dan pinjol ilegal.
- Bandar judi online menawarkan deposit QRIS mulai Rp5.000; pada triwulan I 2026, 88,6 persen transaksi judi online dilakukan melalui QRIS.
- Junico mendorong pertukaran data real-time, verifikasi merchant QRIS, deteksi pola transaksi, pemblokiran rekening penampung, serta penindakan bandar dan promosi judi online.
Bandung, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junico B.P. Siahaan, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengoordinasikan pengawasan transaksi digital bersama PPATK, OJK, Bank Indonesia, Polri, serta industri sistem pembayaran guna memutus rantai judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Desakan ini muncul setelah ditemukan bahwa bandar judi online kini menawarkan deposit mulai dari Rp5.000 melalui QRIS. Sehingga, dia meminta hal tersebut harus ditangani dengan serius oleh pemerintah.
"Pemblokiran situs judi online bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pemerintah, melainkan bagaimana ekosistem dan rantai antara pinjaman online dan judi online ini bisa benar-benar diputus. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman online ilegal masih tersedia, dampak judi online dan pinjol tidak akan pernah selesai-hanya berubah bentuk," tegas Junico melalui keterangan resminya, Sabtu (1/8/2026).
1. Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih masif
Menurut dia, deposit bernominal kecil menurunkan hambatan masyarakat untuk mencoba judi online dan berpotensi menggerus pengeluaran rumah tangga.
"Deposit Rp5.000 mungkin terlihat kecil. Namun, jika dilakukan berkali-kali setiap hari, uang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tentunya akan semakin berkurang" ujarnya.
Adapun berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online pada 2025 mencapai Rp286,84 triliun dari 422,1 juta transaksi, dengan total deposit sebesar Rp36,01 triliun yang berasal dari 12,3 juta orang. Pada triwulan I 2026, perputaran dana tercatat Rp40,3 triliun dengan deposit Rp10,59 triliun, di mana 88,6 persen transaksinya dilakukan melalui QRIS.
"Turunnya nilai perputaran tahunan tidak boleh membuat pemerintah merasa persoalan ini telah selesai. Ketika frekuensi transaksi justru melonjak mempertegas akses judi online semakin mudah dan dekat dengan masyarakat" kata Junico.
2. Pemain Judol rata-rata penghasilnya di bawah Rp5 juta
Anggota DPR RI Dapil Jabar I ini juga menyoroti kerentanan sosial-ekonomi para pemain judi online ada 71,6 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, dan sebagian besar memiliki pinjaman.
"Judi online adalah fenomena bola salju yang semakin lama semakin membesar, dan menjadi lingkaran kejahatan, berawal dari pilihan dan masalah individu, kemudian menjadi masalah keluarga, berlanjut pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, sampai tindakan kejahatan sehingga bertranformasi menjadi masalah sosial," tuturnya.
Komdigi mencatat hampir 200.000 anak telah terpapar judi online, sementara OJK telah menghentikan 11.873 entitas pinjol ilegal sepanjang periode 2017–2025.
3. Mendesak pemerintah memperketat pengawasan transaksi digital
Junico mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memblokir 3,7 juta situs judi online dan menutup puluhan ribu rekening terkait. Meski demikian, ia menilai koordinasi, penyediaan data dan kolaborasi lintas lembaga belum optimal.
"Koordinasi, ketersediaan data dan kolaborasi penyelesaian lintas lembaga tidak boleh bergerak lebih lambat daripada transformasi dan perubahan bentuk kejahatan judi online" kata dia.
Nico mendorong penerapan sistem pertukaran data secara real time, penguatan verifikasi merchant QRIS, serta deteksi transaksi berbasis pola-bukan hanya berdasarkan nominal.
"Saya mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan transaksi digital yang dicurigai sebagai pola yang digunakan judi online, melalui verifikasi merchant penerima QRIS, deteksi transaksi mencurigakan, dan pertukaran data secara real time," kata Nico.
"Pemerintah juga harus memutus keterkaitan antara judi online dan pinjol ilegal dengan menindak bandar, memblokir rekening penampung, menghentikan promosi, serta melacak aset dan praktik jual-beli rekening," kata dia.
