Kabupaten dan Kota se-Jabar Sepakat Efisiensi Anggaran di 2026
- Kabupaten dan Kota di Jawa Barat akan mengalami penurunan dana transfer pusat pada 2026 mendatang.
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat koordinasi untuk efisiensi anggaran dan pembahasan rencana pengaturan jumlah pegawai yang masuk kerja atau work from home.
- Penurunan anggaran akan dilakukan pada belanja barang dan jasa, seperti belanja pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, makan dan minum, serta kebutuhan transportasi.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dipastikan akan mengalami penurunan dana transfer dari pusat pada 2026 mendatang. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun menginstruksikan agar dilakukan efisiensi anggaran.
Dedi juga berinisiatif untuk mengumpulkan bupati dan wali kota untuk orkestrasi pembangunan pada 2026 mendatang di Gedung Pakuan, Selasa (30/9/2025). Menurutnya saat provinsi kehilangan Rp2,458 triliun, kabupaten kota akan kehilangan Rp2,7 triliun di 2026.
"Alokasi dana transfer daerah yang untuk kabupaten-kota itu mengalami penurunan sekitar Rp2,7 triliun. Dan untuk provinsi Rp2,458 triliun. Ini kan kalau dibiarkan, saya tidak mengorkrestrasi maka pembangunan akan hilang. Kan ini berbahaya," kata Dedi setelah rapat koordinasi bersama Pemkab dan Pemkot se-Jabar.
1. Belanja barang dan jasa mengalami penurunan di 2026
Menurutnya dalam rapat koordinasi yang dipimpin pihaknya, seluruh kepala daerah menyepakati untuk melakukan kinerja yang lebih efektif sekaligus belanja yang makin efektif. Situasi ke depan menuntut daerah harus efektif mengeluarkan anggaran.
"Kalau yang kemarin pinggangnya dikencangkan, mungkin hari ini lehernya dikencangkan," ucapnya.
Rapat menyepakati angaran pembangunan pada 2026 mendatang tidak akan berubah, sedangkan penurunan akan dilakukan pada belanja barang dan jasa seperti yang dilakukan provinsi.
"Yang mengalami penurunan adalah belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan gedung, belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum, kebutuhan transportasi," katanya.
2. Penggunaan listrik dan internet akan dibatasi
Agar makin efisien, rapat juga membahas kemungkinan adanya rencana pengaturan jumlah pegawai yang masuk kerja atau work from home. Kebijakan ini diyakini bisa menurunkan angka penggunaan listrik, internet juga air yang memakan biaya besar.
"Nah ini adalah solusi-solusi yang akan dibangun untuk tetap kita berjalan kencang, berlari kencang," kata Dedi.
3. Perlengkapan alat pemerintah juga dibatasi
Dedi memastikan tidak ada pekerjaan yang hilang pada 2026 mendatang meski dana transfer berkurang. Namun yang akan berkurang adalah jamuan, makan siang, dan perjalanan dinas serta penggunaan listrik di malam hari. Kenyamanan pegawai di ruang ber-AC pun akan dibatasi.
"Semuanya nanti akan diatur. Dan nanti kita akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan tentang penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah di Provinsi Jawa Barat agar efisien," katanya.
