Antisipasi Keracunan MBG, Pemkab Majalengka Segera Bentuk Satgas
- Satgas dibentuk untuk memastikan aktivitas dapur MBG sesuai SOP
- Dorong sertifikasi higienis untuk setiap dapur yang terlibat dalam program MBG
- DPRD Majalengka akan menggunakan tugas pengawasan terkait pembentukan satgas dan belum menerima laporan masalah MBG
Majalengka, IDN Times - Sejauh ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka secara umum dinilai berjalan lancar. Kendati demikian, pemerintah setempat berencana untuk membentuk tim satgas percepatan penyelenggaraan MBG menyusul fakta kasus keracunan MBG di berbagai daerah di Jawa Barat.
Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan, pembahasan tentang pembentukan satgas memasuki tahap akhir. "Tim sedang dibentuk. Sudah mau naik ke saya, rancangannya. Satgas," kata Eman, Selasa (30/9/2025).
1. Aktivitas dapur MBG harus sesuai SOP
Dengan dibentuknya Satgas, Eman berharap program MBG di Majalengka bisa berjalan dengan lancar. Dia menjelaskan, salah satu tugas satgas ialah memastikan bahwa aktivitas dapur benar-benar sesuai SOP.
"Ya saya ingin maksimal perannya. Salah satunya, tim harus keliling ke setiap SPPG. Memastikan apakah kegiatannya sudah SOP. Nanti diatur siapa yang jadi ketua, dan struktur di bawahnya," kata dia.
Di luar Satgas, Eman juga menitipkan tugas khusus untuk Dinas Kesehatan (Dinkes). Tugas tersebut untuk memastikan higienisitas dari dapur dan menu yang dibuat.
"Saya juga nanti minta teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk betul-betul memberi perhatian dari sisi higienisnya," ujar Eman.
2. Dorong ada sertifikasi higienis
Disinggung terkait kebijakan setiap dapur memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), Eman menyebutkan secara prinsip bahwa ia setuju. Jika SLHS itu bisa menjamin kelancaran MBG, Eman memastikan akan menindaklanjutinya dan memastikan setiap dapur yang terlibat mengantongi sertifikat.
"Saya berharap, sepanjang untuk kebaikan kita bersama, antisipasi kejadian, saya sangat setuju. Dan saya juga akan melakukan itu," katanya.
"Mudah-mudahan aman. Karena bagaimanapun, (rencana) Pak Presiden sangat luar biasa. Ingin anak-anak Indonesia sehat, diawali dengan nutrisinya," katanya.
3. DPRD belum terima laporan masalah MBG
Sementara itu, Ketua DPRD Majalengka Didi Supriadi menjelaskan, legislatif akan menggunakan tugas pengawasan, terkait pembentukan satgas tersebut.
"Kalau kami, sesuai dengan tugas, paling kami memantau, mengawasi. Apakah itu berjalan dengan baik, sesuai dengan arahan dari Pak Presiden," kata dia.
Disinggung apakah DPRD pernah menerima laporan permasalahan MBG, Didi mengaku hingga saat ini belum ada. Menurutnya, DPRD siap menerima laporan ketika ditemukan permasalahan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran itu.
"Mungkin nanti akan sidak langsung apakah sesuai dengan aturan ya. Makanannya, kesehatannya," tutur Didi.
