DPRD Minta Dinkes Bandung Dorong SPPG Punya Sertifikat Kebersihan
- Pengecekan rutin dilakukan ke SPPG untuk mendapatkan sertifikat kesehatan dari BGN.
- Orang tua siswa diminta berani ungkap fakta jika anaknya alami keracunan makanan bergizi gratis di sekolah.
- Ada 87 SPPG di Bandung yang beroperasi, namun belum semua memiliki sertifikasi SLHS.
Bandung, IDN Times - DPRD Kota Bandung meminta dinas kesehatan untuk rutin melakukan pengecekan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu SPPG pun sudah seharusnya memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) sehingga makanan yang diberikan kepada siswa bisa lebih terjamin.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono mengatakan, ratusan siswa di Kota Bandung sempat menjadi korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) beberapa waktu lalu. Makin ke sini kasus keracunan makanan tersebut makin sering dan ini harus diwaspadai.
"Jangan sampai terjadi lagi apalagi ke anak kita yang tingkat bahayanya mengancam nyama," ungkap Iman saat dihubungi IDN Times, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, progam ini sangat baik untuk anak-anak agar bisa mendapatkan asupan makanan bergizi secara rutin di sekolah. Yang jadi persoalan adalah cara pembuatan dan penyajiannya yang mungkin kurang optimal sehingga kasus keracunan MBG pun terus mencuat.
1. Pengecekan dilakukan berkala
SPPG, lanjut Iman, memang mendapat izin langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN). Setelahnya baru mereka beroperasi dan mendapat pendampingan dari dinas kesehatan di daerah.
Dengan demikian untuk membuat mereka memiliki sertifikat kesehatan baik dalam pembuatan makanan maupun limbah yang dihasilkan tidak bisa secara langsung oleh pemerintah daerah. Alhasil, pengawasan SPPG tidak mudah untuk diakses karena berkaitan langsung dengan BGN.
"Kalau mengejar secara ideal sertifikat laik sehat ini memang mungkin ada beberapa ceklis dipenuhi. Dari satu sisi mereka ada izin dari Pusat bukan ke Pemkot Bandung, diizinkan dari pusat ini baru mendapat laporan (ke daerah)," papar Iman.
Meski demikian harus ada pengecekan rutin dari dinkes daerah misalnya ketika kebersihan di SPPG dianggap kurang laik, maka mesti dibenahi. Pun dengan waktu pengiriman makanan setelah diolah harus diperhatikan karena ini juga bisa menjadi penyebab makanan tak laik konsumsi.
2. Orang tua siswa harus berani ungkap fakta
Selain itu, Iman meminta masyarakat khususnya yang anaknya mendapatkan MBG di sekolah berani untuk berbicara ketika terjadi sesuatu pada anaknya usah menyantap makanan tersebut. Karena ini untuk kesehatan anak, sudah semestinya SPPG memberikan makanan terbaik bukan justru membuat anak keracunan.
"Nah Dinkes ini harus secara paralel dengan pemangku kebijakan lain agar bisa memastikan sertifikat kesehatan untuk MBG-nya," kata dia.
Saat ini DPRD Bandung memang belum melakukan pengecekan ke SPPG secara langsung. Namun, dalam waktu dekat dia memastikan bakal bekerjasama dengan Dinkes untuk melihat secara langsung kondisi SPPG yang ada.
3. Ada 87 SPPG di Bandung yang beroperasi
Sebelumya, Kadinkes Kota Bandung Sony Adam menuturkan, pihaknya sekarang sedang membuat tim kerja untuk memastikan makanan yang diberikan pada siswa lewat program MBG bisa dikonsumsi dengan baik. Harapannya jangan sampai ada siswa lagi yang alami keracunan MBG di Kota Bandung.
"Kita sudah melakukan pengamannya sejak awal, sejak MBG ini digulirkan. Jadi kita mengadakan advokasi dengan dapur-dapurnya supaya mereka mengolah makanan secara aman, gitu. Kita sudah melakukan seperti itu," ujar Sony, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, dari 98 SPPG yang tercatat ada 87 yang beroperasi dan memang belum semua memiliki sertifikasi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Namun, SPPG tersebut sudah berjalan sesuai dengan arahan dari Bada Gizi Nasional (BGN).
"Semuanya dalam proses sertifikasi, proses pengajuan," ungkap Sony.
