Dedi Mulyadi Hapus Biaya Katering dan Jamuan Khusus Tamu Mulai 2026
- Dedi Mulyadi meminta pengurangan anggaran di pos belanja barang dan jasa dari Rp6,9 triliun menjadi Rp5 triliun.
- Pemotongan biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di kantor pemerintahan untuk efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan masyarakat.
- Penurunan dana transfer pusat ke Provinsi Jawa Barat tidak mengubah keberpihakan Dedi Mulyadi untuk meningkatkan anggaran belanja publik demi kebutuhan masyarakat.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuka peluang melakukan efisiensi kembali pada APBD murni 2026. Hal ini menyusul dana transfer pusat ke Jabar mengalami pengurangan yang signifikan, mencapai Rp2,458 triliun.
Dedi pun sudah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggenjot pengurangan di pos belanja barang dan jasa dari Rp6,9 triliun menjadi Rp5 triliun. Adapun pengurangan tajam ini akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar.
"Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matikan. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu-perlu amat," kata Dedi, dikutip Sabtu (27/9/2025).
1. Pastikan pelayanan pada masyarakat tidak berubah
Dedi juga menginstruksikan biaya internet dan telepon serta pemakaian air turut dikurangi agar anggaran yang didapatkan dari efisiensi diarahkan untuk pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan supaya anggaran bisa terserap ke belanja lainnya seperti infrastruktur jalan dan lainnya.
"Agar layanan kami pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran mengalami penurunan tajam," katanya.
2. Katering ditiadakan mulai 2026
Pemangkasan juga akan dilakukan pada jamuan makan yang sudah dianggarkan di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar sebesar Rp5 miliar. Menurutnya biro cukup menganggarkan biaya untuk kebutuhan minum selama satu tahun.
Jika nantinya ada kegiatan yang mengharuskan menyediakan jamuan makanan, Dedi mengatakan, lebih memilih untuk memasak langsung dengan menggunakan jasa tukang masak. Dengan strategi ini, sajian akan lebih fresh dan Pemprov tidak mengeluarkan anggaran besar.
"Enggak ada katering," ujarnya.
3. Jalan-sekolah jangan sampai tidak terurus
Dedi memastikan penurunan anggaran dari pusat ke Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah mengubah keberpihakan pihaknya untuk tetap meningkatkan anggaran belanja publik. Dengan begitu, efisiensi yang akan dilakukan pada 2026 mendatang ia pastikan akan tetap berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
"Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kami tetap prima. Jangan pernah menyerah," kata dia.
Sebelumnya, Dedi menyampaikan, angka penurunan dana transfer pusat ini berasal dari dana bagi hasil pajak Pusat yang semula Rp2,2 triliun turun menjadi Rp843 miliar. Jabar kehilangan Rp1,2 triliun dari pengurangan tersebut.
Kemudian dana alokasi umum (DAU) dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Pusat juga menghapus dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi hingga ruang kelas sebesar Rp276 miliar.
"Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas Tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan," tuturnya.
Pengurangan juga terjadi pada DAK non-fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun berkurang menjadi Rp4,7 triliun. Idealnya dana BOS naik, karena jumlah siswa SMA/SMK di Jabar mengalami kenaikan.
