Pemkab Bandung Barat Cabut Status KLB Keracunan massal MBG Cipongkor
- Pemkab Bandung Barat mencabut status KLB keracunan massal MBG Cipongkor setelah tidak ditemukan kasus baru sejak Kamis (25/9/2025).
- Kronologis kejadian dimulai dari belasan siswa SMK Pembangunan Bandung Barat yang keracunan setelah mengonsumsi MBG, hingga melibatkan ribuan korban dari berbagai kalangan.
- Pemkab Bandung Barat mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap tiga SPPG yang bermasalah serta masih fokus pada pemulihan pasien dan penanganan optimal.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) pada kasus keracunan massal usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan ribuan orang korban di Kecamatan Cipongkor, dan Cihampelas, 22-25 September 2025.
Diketahui, ribuan orang ini keracunan MBG dari tiga Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dua kecamatan tersebut. Adapun korbannya murid PAUD-SMK dan sederajat. Selain itu ada juga ibu menyusui dan guru Madrasah Aliyah.
"Menimbang angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru sejak Kamis (25/9/2025), maka status KLB (Kejadian Luar Biasa) resmi kami hentikan," kata Bupati Jeje Ritchie Ismail melalui keterangan resminya, Sabtu (27/9).
1. Tiga dapur SPPG masih disetop sementara
Adapun kronologi awal kejadian ini bermula dari belasan siswa SMK Pembangunan Bandung Barat yang dilarikan ke Puskesmas Cipongkor usai mengonsumsi MBG, pada Senin (22/9/2025) siang, setelah itu korban lain terus bertambah dari murid PAUD, SD, SMP/MTs hingga dari SPPG Makmur Jaya Cipari.
Penanganan pada kasus pertama ini berjalan hingga selasa, di mana jumlah korban mencapai ratusan orang. Kasus keracunan kedua muncul pada Rabu (24/9/2025) korban lebih parah dan lebih banyak dilakukan penanganan. Peristiwa ini melibatkan SPPG Neglasari, Cipongkor dan SPPG Kecamatan Cihampelas.
"Peristiwa ini melibatkan tiga SPPG, yaitu dua dapur di wilayah Cipongkor dan satu dapur di wilayah Cihampelas. Saat ini, ketiga dapur tersebut masih ditutup sementara untuk kepentingan investigasi," ujar Jeje.
2. Minta BGN mengevaluasi ketiga dapur SPPG ini
Jeje mengungkapkan, Pemkab Bandung Barat mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemangku kepentingan dalam program MBG bisa melakukan atau menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi kepada ketiga SPPG yang bermasalah tersebut.
"Pemerintah daerah juga mendorong dan berkoordinasi dengan BGN agar ketiga SPPG ini dilakukan evaluasi menyeluruh," ujarnya.
3. Penanganan keracunan massal MBG melibatkan banyak pihak
Adapun saat ini ada beberapa lokasi yang masih melakukan perawatan bagi para korban keracunan massal MBG ini, beberapa di antaranya Posko penanganan korban di Kantor Kecamatan Cipongkor, Puskesmas Cihampelas dan RSUD Cililin.
Jeje menegaskan, Pemkab Bandung Barat masih berfokus terhadap pemulihan pasien serta memastikan penanganan berjalan optimal dan kebutuhan pasien terpenuhi dengan baik.
"Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga medis, relawan, TNI-Polri, serta semua pihak yang sejak hari Senin hingga hari ini terus bekerja dan bertugas di lapangan," kata dia.
