Demo Mahasiswa di Bandung Buat Teatrikal Alat Pancung Petinggi Negeri
- Ribuan mahasiswa dari 23 kampus di Jawa Barat menggelar aksi di depan DPRD Jabar, menyoroti kinerja pemerintah yang dinilai abai terhadap kesejahteraan rakyat dan kebebasan berpendapat.
- Koordinator BEM SI Jabar menyebut aksi ini sebagai puncak kekecewaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap gagal menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat serta sering memicu kontroversi publik.
- Massa membawa tujuh tuntutan utama, termasuk stabilisasi rupiah, evaluasi program MBG dan KDMP, pembenahan komunikasi kepresidenan, hingga penegakan HAM tanpa impunitas.
Bandung, IDN Times - Gelombang protes berskala besar kembali memanaskan Kota Bandung. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, pada Rabu (17/6/2026).
Kehadiran massa ini tak lain untuk mengkritisi tata kelola pemerintahan yang dinilai makin melenceng dari keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat. Pada aksi ini mereka membuat replika alat pancung untuk digunakan memancung petinggi negeri yang kinerjanya tidak baik. Alat pancung ini juga menjadi penanda bahwa rakyat bisa meniadakan petinggi mana pun yang tidak berpihak pada rakyat.
Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhammad Risaldi, mengungkapkan bahwa demonstrasi kali ini adalah wujud nyata dari keresahan masyarakat yang selama ini terus ditahan.
"Hari ini kita melakukan aksi dari BEM SI Jawa Barat yang mana untuk aksi kali ini ada sekitar 23 kampus dengan jumlah massa estimasi itu sekitar 1.200 lebih," ujar Risaldi di sela-sela aksi.
1. Puncak akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah
Risaldi menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini bukan sekadar reaksi sesaat. Ia menyebut pergerakan mahasiswa ini sebagai puncak dari aspirasi yang kerap diabaikan. Massa aksi juga secara tajam menyoroti gaya komunikasi pimpinan negara yang dianggap sering memicu kontroversi.
"Ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami dan juga akumulasi kemarahan, khususnya dari kami yang sering kali menyuarakan aspirasi yang memang sama sekali tidak didengarkan. Ini merupakan akumulasi juga kemarahan daripada statement-statement yang memang dirasa tidak perlu dan juga tidak penting yang dikeluarkan oleh Prabowo sebagai presiden," tuturnya tegas.
Lebih lanjut, Risaldi menilai selama setahun lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, nyaris tidak ada solusi atau langkah strategis yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Alih-alih membawa perbaikan, pemerintah dituding kerap bertindak sewenang-wenang.
Ia juga menyoroti ruang kebebasan berpendapat yang makin tergerus.
2. Tuntut perbaikan tata kelola fiskal dan evaluasi program gizi
Sementara itu, perwakilan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Nahdah Nabillah, menjabarkan sejumlah pokok tuntutan yang dibawa massa aksi. Fokus utamanya menyasar pada perbaikan kebijakan dan tanggung jawab fiskal.
"Yang pertama itu kami meng-highlight poin terkait bagaimana langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk dapat memperbaiki tata kelola dan juga hal-hal yang berhubungan dengan program-program ekstraktif," jelas Nahdah.
Ia turut menekankan pentingnya evaluasi pada program andalan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak sekadar menghabiskan anggaran tanpa sasaran yang jelas.
"Perlu adanya realokasi anggaran dan pengeluaran untuk mendorong daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dan juga untuk manufaktur," tambahnya.
Selain urusan APBN, perbaikan sistem komunikasi publik pemerintah juga jadi sorotan krusial. Menurut Nahdah, pemerintah harus membangun komunikasi yang efektif dan berbasis data untuk mencegah polarisasi yang membuat suara masyarakat makin terpecah.
3. Bawa tujuh tuntutan utama untuk pemerintah pusat
Sebagai langkah desakan konkret, massa mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan utama BEM SI Jawa Barat yang diarahkan langsung kepada pemerintah pusat. Berikut daftar tuntutannya:
Menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan harga BBM.
Melakukan evaluasi mendalam terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menyelamatkan APBN dari praktik pemborosan anggaran.
Membenahi sistem komunikasi kepresidenan.
Mencabut Undang-Undang TNI dan Polri.
Mengevaluasi total jajaran kabinet yang dianggap inkompeten.
Menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan melawan segala bentuk impunitas.
