Ogah Kasus Murid Keracunan MBG Lagi, Disdik Jabar Minta SPPG Patuhi SOP
- Kasus keracunan MBG di Jawa Barat mencapai ribuan, Disdik Jabar minta SPPG patuhi SOP untuk tekan angka keracunan.
- Keracunan disebabkan oleh hidangan basi dan waktu penyajian yang tidak tepat, petugas SPPG harus teliti dalam memeriksa makanan.
- Disdik Jabar hanya bertanggung jawab atas monitoring dan pengawasan di sekolah, klaim SOP di sekolah sudah dilakukan.
Bandung, IDN Times - Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat tergolong paling banyak. Bahkan, di Kabupaten Bandung Barat kasus ini terus berulang hingga jumlah korban totalnya sudah mencapai ribuan. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar pun turut menyoroti peristiwa ini.
Kepada Disdik Provinsi Jabar, Purwanto mengatakan, untuk menekan adanya keracunan terhadap penerima yang mana mayoritas pelajar, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan.
"Ya, kalau keracunan kan kami sudah melakukan evaluasi ya, Pak Gubernur dengan BGN sudah melakukan evaluasi. Jadi SPPG-nya mesti pegang SOP, karena kan sering banyak SOP yang dilanggar biasanya," kata Purwanto, Kamis (30/10/2025).
1. SPPG patuhi SOP, maka kasus keracunan bisa dihindari
Menurutnya, dari rentetan kasus keracunan yang terjadi di Jawa Barat, termasuk yang baru terjadi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kerap kali disebabkan oleh hidangan yang sudah basi. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan waktu penyajian itu sendiri.
"Misalnya, waktu penyajian kan gitu terus bahan baku seperti apa. Nah ini kalau SOP-nya dipenuhi oleh SPPG, saya yakin enggak akan ada keracunan," ucapnya.
2. Quality control juga harus ditetapkan dengan baik
Selain itu, petugas SPPG juga harus dengan baik memeriksa secara teliti makanan yang hendak disajikan kepada para murid. Jangan sampai ada bahan atau material lain yang tidak layak dikonsumsi masuk dalam sajian tersebut.
"Terus pemeriksaan gizinya sesuai dengan SOP, kemudian pendistribusi sesuai dengan SOP. Ini tinggal pengawasannya kok. Yang namanya quality control itu harus diterapkan di tingkat SPPG dan itu harus dipenuhi. Karena kalau enggak dipenuhi ya yang jadi korban kan siswa," tuturnya.
3. Disdik Jabar Kalim sudah menerapkan SOP di sekolah dengan benar
Purwanto menegaskan, kewenangan Disdik Jabar hanya sebatas monitoring dan juga menyiapkan pengawasan di sekolah melalui guru. Dia pun mengklaim, SOP di sekolah-sekolah untuk MBG ini sudah dilakukan.
"Kami itu kan pengguna penerima, sekolah-sekolah itu hanya menerima. Kami menjalankan SOP yang ada di sekolah, dengan terus memberikan aspirasi ke SPPG gitu. Kami ya menyiapkan UKS, terus SOP di sekolah-sekolah dipenuhi," kata dia.
