Dedi Mulyadi Mulai Uji Coba Pendidikan Militer SMA/SMK di Jabar
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi segera melakukan uji coba pendidikan militer di kalangan siswa-siswi SMA/SMK/MA dan pendidikan sederajat lainnya. Dia menargetkan bisa diterapkan mulai 2 Mei 2025.
Pendidikan militer ini dibalut dengan pendalaman karakter yang melibatkan TNI dan Polri. Di mana nantinya akan ada beberapa sekolah yang dijadikan pilot project, atau proyek percontohan sebelum nantinya dikembangkan.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kami mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025).
1. Selama enam bulan siswa akan ditempatkan di barak
TNI, kata Dedi, saat ini telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus untuk pelaksanaan program ini. Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.
2. SKB harus segera dibuat
Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemdaprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat. Di sisi lain, Dedi memang sudah menerbitkan kebijakan serupa lainnya seperti pelarangan study tour, wisuda, dan kegiatan lain yang membebani orangtua.
Dia juga mengimbau agar siswa tidak menggunakan sepeda motor karena belum cukup umur.
"Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas (kebijakan ini)," ujarnya.
3. Dana hibah yayasan pendidikan juga diberhentikan sementara
Lebih jauh, ia menyoroti penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan yang dinilai belum merata dan berpotensi salah sasaran. Oleh karena itu, penyaluran hibah akan dihentikan sementara sambil menunggu hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kemenag Jabar.
"Rencana ini sudah didukung DPRD Jabar," ujarnya.
Langkah ini diambil menyusul temuan adanya yayasan baru yang tidak terverifikasi namun menerima dana miliaran Rupiah, yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan," tuturnya.
"Saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik," kata Dedi.
Dia juga membuka kemungkinan penyaluran bantuan hibah untuk pembangunan sekolah madrasah dan tsanawiyah yang menjadi kewenangan Kemenag kabupaten/kota.
"Pemdaprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar," katanya.
Dedi menegaskan bahwa sekolah yang dibangun tidak boleh berdekatan dengan SD/SMP untuk menghindari perebutan siswa.
Dengan pendekatan ini, ia optimistis target 100 persen partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA akan tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat.
