Mahasiswa Demo Kantor PLN Pusat Imbas Blackout Sumatera
- Puluhan mahasiswa GMPD Jakarta demo di kantor pusat PLN menuntut tanggung jawab atas blackout besar yang melumpuhkan aktivitas masyarakat dan ekonomi di berbagai wilayah Sumatera.
- Mahasiswa menyoroti dugaan gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai dan menilai ada masalah serius dalam keandalan serta mitigasi sistem kelistrikan nasional.
- GMPD menyampaikan lima tuntutan, termasuk pencopotan Dirut PLN, audit total sistem listrik Sumatera, transparansi investigasi, perlindungan warga terdampak, dan dukungan penyelidikan oleh Bareskrim Polri.
Bandung, IDN Times – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (GMPD) Jakarta menggelar unjuk rasa di depan kantor pusat PT PLN (Persero), Selasa (26/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemadaman listrik berskala besar atau blackout yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera sejak Jumat (22/5/2026).
Dalam aksinya, massa menilai blackout telah menimbulkan dampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian di berbagai daerah.
1. Blackout lumpuhkan berbagai sektor
Koordinator aksi GMPD Jakarta, Amiruddin Emon mengatakan pemadaman listrik massal tidak bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa.
Menurut dia, blackout telah mengganggu pelayanan publik, fasilitas kesehatan, jaringan komunikasi, transportasi, distribusi logistik hingga aktivitas UMKM dan perbankan digital di sejumlah wilayah Sumatera.
“Kami mendesak pencopotan Dirut PLN sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin,” ujar Amiruddin dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga meminta Presiden dan Danantara bersikap tegas atas persoalan tersebut.
2. Ada dugaan gangguan transmisi 275 kV
Dalam demonstrasi itu, mahasiswa turut menyoroti penjelasan resmi PLN terkait dugaan sumber gangguan yang berasal dari sistem transmisi tegangan tinggi 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai.
GMPD Jakarta menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketenagalistrikan nasional, terutama terkait keandalan jaringan, sistem proteksi, kapasitas cadangan daya, hingga mitigasi gangguan sistemik.
Mereka juga meminta audit menyeluruh terhadap infrastruktur kelistrikan Sumatera.
3. Berikan lima tuntutan kepada PLN
Dalam aksi tersebut, GMPD Jakarta menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan PLN. Tuntutan itu meliputi pencopotan Direktur Utama PLN, transparansi hasil investigasi blackout, audit total sistem kelistrikan Sumatera, perlindungan masyarakat terdampak, hingga dukungan investigasi oleh Bareskrim Polri.
Menurut Amiruddin, aksi demonstrasi tersebut baru langkah awal pengawalan publik terhadap kasus blackout Sumatera.
“Aksi ini adalah langkah awal. Pekan depan kami akan kembali menyuarakan suara rakyat,” katanya.
GMPD Jakarta menegaskan penyediaan listrik merupakan amanat konstitusi yang harus dijamin negara agar pelayanan tetap andal dan berkelanjutan bagi masyarakat.
