Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat meminta langsung kepada Presiden Prabowo Subianto membantu sektor pertanian di Jawa Barat. Permintaan ini disampaikan saat presiden melakukan kunjungan kerja di Majalengka, Senin (7/4/2025).
Presiden juga berkesempatan melakukan telewicara secara daring dengan kepala daerah di 14 provinsi sentra utama padi dalam rangka panen raya padi secara serentak. Kepala daerah pun menyampaikan semua kondisi hasil panen dan kondisi sektor pertanian masing-masing.
Dedi Mulyadi mengatakan, para petani di Jawa Barat banyak mengeluhkan soal tingginya biaya obat-obatan pembasmi hama. Hal itu dikarenakan para petani harus melakukan penyemprotan obat tersebut dari masa sebelum tanam hingga panen.
"Pertama bahwa beratnya para petani berasal, tapi sekarang pupuk sudah lancar. Sesungguhnya biaya tertingginya itu di obat-obatan, karena sekarang dari sebelum nanam harus semprot keong, karena saya petani," ujar Dedi.
Obat yang disemprotkan pun, kata Dedi tidak hanya untuk satu jenis hama saja, melainkan ada banyak jenis yang harus dibeli oleh petani untuk menjaga kualitas padi.
"Kemudian setelah itu, hampir rata-rata dari sejak masa tanam sampai ke panen itu hampir rata-rata dalam waktu dua bulan nyemprot dua hari sekali. Hamanya datang, masuk lagi baru, datang, masuk lagi baru," katanya.
Dengan kondisi itu, tanah di Jawa Barat pun mengalami kejenuhan dan harus dipulihkan. Dedi meminta pemerintah turut memikirkan hal tersebut agar para petani di Jabar bisa lebih efisien.
"Sehingga ke depan Jabar secara umum tanahnya sudah jenuh, karena pupuk terus-terusan tapi tidak ada pemulihan tanahnya, sehingga harus dilakukan program masal di seluruh Jabar. Pemulihan bagaimana caranya, unsur haranya dikembalikan karena rata-rata di bawah enam," ujarnya.
Persoalan lainnya yaitu irigasi, Dedi meminta, pemerintah pusat bisa membantu dalam hal ini pengelola yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di Kementerian Pekerjaan Umum bisa lebih dimaksimalkan alokasi anggarannya.
Karena, kata Dedi, Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada BBWS mengalami penurunan pada sebelumnya. Dia berharap anggarannya bisa dikembangkan kembali seperti sebelumnya.
"Kemudian para petani, kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, di Jabar justru setiap waktu alih fungsi lahan. Saya sudah keluarkan Pergub pada pekan lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian apalagi di daerah Bekasi sudah habis tapi ada problem," tuturnya.
Dedi juga mengingatkan agar pemerintah pusat turut melakukan pengawasan terhadap izin alih fungsi lahan untuk persawahan. Sebab, perizinannya saat ini ada di pemerintah pusat.
"Tata ruang masih yang lama kabupaten dan kotanya. Sementara perubahan tata ruang memerlukan waktu lima tahun sistem izin pakai OSS. Sehingga ketika orang ingin membuka sawah, izinya sesuai tata ruang, maka izinya keluar dari pusat. Ini harus diantisipasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi memohon agar pemerintah bisa lebih memperhatikan jaminan kesehatan para petani yang di mana banyak kesulitan dalam menggunakan BPJS saat berobat ke rumah sakit.
"Terakhir mohon perhatian kepada petani, peningkatan asuransi kesehatannya pak, karena banyak di antara para petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Mereka yang BPJS mandiri tidak terbayar, bahkan kadang ada bayi tertahan di rumah sakit. Tapi mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi," katanya.
Mengenai bantuan peralatan pertanian, Dedi meminta pemerintah pusat memberinya tambahan perlengkapan para petani di Jabar. Apalagi, wilayahnya merupakan limbung padi nasional.
"Berikutnya, karena Jabar penyanggah ibu kota lumbung padi nasional seluruh peralatannya harus ditambah, itu sudah harus yakin. Jabar loh Pak, Jawa paling Barat. Seluruh perlengkapan pak menteri mohon ditambah," kata dia.
Jika pemerintah menginginkan peningkatan produksi pertanian, Dedi juga mengusulkan agar area Perhutani, dan PTPN yang telah dilakukan alih fungsi diberikan kepada petani untuk mengelola produksi tanam jagung.
"Jadi pada musim tanam nanti November kami bisa menanam padi gogo rancah, Pemprov Jabar sudah menetapkan pada November nanti seluruh tanah kosong akan ditanami Padi Gogo Rancah oleh provinsi," tuturnya.
Presiden Prabowo menerima semua masukan dan permintaan dari Dedi Mulyadi. Hanya saja, dia cuma merespons soal permintaan pertama Dedi Mulyadi, yaitu soal penanganan penggunaan obat pestisida untuk hama sawah.
"Nanti kami pelajari soal obat pestisida bagaimana, apakah ada teknik alamiah organik dan sebagainya," kata dia.