RAPBD Bandung 2027: Anggaran Pendidikan 27 Persen, Kesehatan 21 Persen
Pemkot Bandung mengusulkan anggaran pendidikan mendekati 27 persen dan kesehatan sekitar 21 persen dalam RAPBD 2027, sebagai kewajiban pemerintah daerah.
Infrastruktur menjadi prioritas belanja berikutnya, dengan alokasi mendekati 30 persen untuk penanganan sampah, pertamanan, perhubungan, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan.
RAPBD 2027 menargetkan pendapatan Rp7,46 triliun dan belanja Rp7,82 triliun; pembiayaan netto diproyeksikan Rp362 miliar, sementara DBH diperkirakan sekitar Rp200 miliar.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung mengusulkan alokasi anggaran pendidikan lebih besar dibandingkan sektor kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Porsi pendidikan mendekati 27 persen, sedangkan kesehatan sekitar 21 persen.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pendidikan dan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi melalui anggaran daerah. Kedua sektor tersebut masih mendominasi untuk fokus belanja daerah di tahun depan.
"Untuk pendidikan, alokasinya sudah di atas 20 persen atau mendekati 27 persen. Sementara kesehatan di atas 20 persen atau mendekati 21 persen," ujar Farhan, Kamis (5/11/2026).
1. Pendidikan mendapat porsi anggaran mendekati 27 persen
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (IDN Times/Yogi Pasha) Pendidikan menjadi sektor dengan alokasi lebih besar dibandingkan kesehatan dalam RAPBD Kota Bandung 2027. Meski porsinya lebih kecil dibandingkan pendidikan, Farhan menegaskan, sektor kesehatan tetap menjadi kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi.
"Prioritasnya tetap pada infrastruktur. Kalau kesehatan dan pendidikan, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi," katanya.
2. Infrastruktur menjadi prioritas berikutnya
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (Dok. Humas Pemkot Bandung) Setelah pendidikan dan kesehatan, Pemkot Bandung juga menempatkan infrastruktur sebagai prioritas belanja daerah. Dia mengungkapkan, cakupannya meliputi penanganan sampah, pertamanan, perhubungan, hingga pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Farhan menyebut empat perangkat daerah, yakni Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), mendapatkan alokasi mendekati 30 persen untuk urusan infrastruktur.
"Namun, infrastruktur ini sangat penting dan menjadi prioritas ketiga. Infrastruktur tersebut termasuk penanganan sampah, pertamanan, perhubungan, dan jalan," kata Farhan.
"Sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya, seperti perdagangan, KUKM, gaji pegawai, dan sebagainya," katanya.
3. Soal DBH Farhan menyerahkan ke pemerintah pusat
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (IDN Times/Yogi Pasha) Saat disinggung mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang tidak kunjung dicairkan, Farhan enggan banyak berkomentar, dan menyerahkan hal tersebut ke Kementerian Keuangan.
"Kalau untuk DBH, kami mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Kemungkinan sekitar Rp200 miliar," katanya.
Adapun dalam RAPBD 2027, Pemkot Bandung menargetkan pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp7,46 triliun. Jumlah ini tumbuh sebesar Rp269,13 miliar atau naik 3,74 persen jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD murni 2026 yang sebesar Rp7,19 triliun.
Seiring dengan peningkatan pendapatan, rencana belanja daerah pada APBD 2027 dipatok sebesar Rp7,82 triliun. Nilai belanja tersebut bertambah Rp212,15 miliar (2,79 persen) di samping alokasi belanja pada APBD murni 2026 yang sebesar Rp7,61 triliun.
Di sisi lain, rencana pembiayaan netto pada RAPBD 2027 diproyeksikan mengalami penurunan. Pemkot Bandung menetapkan pembiayaan netto sebesar Rp362 miliar, atau berkurang sebesar Rp58,88 miliar (-13,58 persen) dibandingkan pembiayaan netto tahun 2026 sebesar Rp418,88 miliar.
Adapun Raperda APBD 2027 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2027 serta Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 yang disahkan pada 31 Agustus 2026 lalu.
