Ongkos Haji Diusulkan Naik, Kemenhaj Jabar Minta Jemaah Tidak Panik
- Kemenhaj Jabar meminta jemaah tidak panik terkait usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 menjadi Rp107 juta karena masih dalam tahap pembahasan pemerintah pusat.
- Kenaikan biaya diusulkan akibat faktor geopolitik Timur Tengah, naiknya harga bahan bakar pesawat, serta perubahan layanan haji di Arab Saudi yang kini hanya menyediakan paket A, B, dan C.
- Pemerintah berharap Badan Pengelola Keuangan Haji dapat membantu menanggung kenaikan biaya, sementara Kemenhaj Jabar mencatat penurunan jumlah jemaah dan kesulitan pelunasan ongkos tahun sebelumnya.
Bandung, IDN Times - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Barat meminta jemaah tidak panik soal rencana kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi Rp107.340.172,02 di tahun 2027.
Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jabar, Boy Hary Novian mengatakan, kenaikan BPIH pada tahun depan ini masih sebatas usulan, dan pemerintahan pusat sudah membeberkan beberapa alasan mengapa harus naik harga.
"Ada beberapa faktor yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri dan Wakil Menteri juga anggota DPR, mulai dari geopolitik dari Timur Tengah, kemudian juga dari kenaikan bahan bakar pesawat," ujar Boy, Rabu (8/7/2026).
1. Ada sejumlah fasilitas yang mengalami harga
Dia mengungkapkan, ada beberapa hal lainnya yang membuat pemerintah mengusulkan kenaikan biaya ongkos haji tersebut. Seperti layanan-layanan dari pemerintah Arab Saudi di mana harganya diprediksi akan berubah dibandingkan tahun ini.
"Terus juga adanya layanan yang berubah di Arab Saudi di mana pelayanan paket D dan E itu sudah tidak ada, tapi hanya ada A, B, dan C. Sehingga, ini akan mengakibatkan adanya kenaikan dari biaya," kata Boy.
Kendati begitu, Kemenhaj Jabar masih menunggu kabar dari pemerintah pusat besaran kenaikan ongkos haji untuk tahun depan yang disepakati. Namun, Boy mengatakan, ada keinginan dari kementerian pusat agar kenaikan ini bisa turut ditangani oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Pak Wamen berharap bahwa kenaikan ini bisa ditanggulangi oleh BPKH sebagai pengelola dari uang jemaah," katanya.
2. Optimistis dapat kuota tambahan
Mengenai jemaah memprotes soal kenaikan biaya haji ke Kemenhaj Jabar, Boy mengatakan, hal ini masih belum ditemukan. Hanya saja, berkaca dari tahun ini jumlah jemaah yang berangkat dari Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan 2025.
Kemudian, ditemukan juga beberapa jemaah belum bisa melunasi sisa ongkos berangkat haji. Kondisi ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan perhitungan kuota jemaah yang berangkat.
"Jadi, tahun ini insyaallah itu penyerapan Jawa Barat akan kembali normal karena sejak jauh-jauh hari itu sudah kami sosialisasikan mengenai jemaah-jemaah yang memang berhak untuk melunasi," kata dia.
"Sehingga jemaah mempunyai waktu yang cukup untuk bisa mempersiapkan ketika nanti pas waktunya pelunasan, seperti itu," ucapnya.
3. Ongkos haji mengalami penurunan sejak tahun kemarin
Lebih lanjut, Boy mengungkapkan, ongkos pemberangkatan haji ini sebenarnya sudah turun harga sejak lama. Pada beberapa tahun kemarin harganya Rp80 juta, menurut daei sebelumnya yang mencapai Rp90 juta rupiah.
"Menurunnya tahun ini Rp2 juta turunnya dibandingkan tahun lalu, di mana tahun sebelumnya turun Rp4 juta. Jadi total keseluruhan dari tahun 2024 itu sebenarnya sudah turun sekitar Rp6 juta rupiah dari biaya yang ditetapkan di tahun 2024, di 2026 ini total itu hampi Rp6 juta turunnya," katanya.
