Krisis Anggaran BBM Ancam Layanan Sampah di Kota Sukabumi
- DLH Kota Sukabumi menghadapi krisis anggaran BBM yang membuat layanan pengangkutan sampah harus efisien, dengan sebagian besar dana terserap untuk gaji pegawai.
- Keterbatasan BBM memaksa DLH mengurangi frekuensi pengangkutan sampah dari dua-tiga kali menjadi satu kali sehari demi menekan biaya operasional.
- Untuk menjaga layanan tetap berjalan, DLH mengajukan tambahan anggaran, mendorong kolaborasi antar daerah, dan mengajak masyarakat berperan dalam pengurangan volume sampah.
Sukabumi, IDN Times - Keterbatasan anggaran bahan bakar minyak (BBM) mulai berdampak pada layanan pengangkutan sampah di Kota Sukabumi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat kini harus memutar strategi agar pelayanan tetap berjalan di tengah tekanan efisiensi.
Kepala DLH Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah mengungkapkan, total anggaran instansinya mencapai sekitar Rp32 miliar per tahun. Namun, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai.
“Dari Rp32 miliar, sekitar Rp22 miliar untuk gaji. Jadi sisanya di bawah Rp10 miliar untuk operasional, termasuk BBM truk dan alat berat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Dengan kondisi tersebut, kebutuhan BBM untuk puluhan armada menjadi beban cukup berat. DLH sendiri memiliki 34 unit truk sampah dan empat alat berat yang digunakan setiap hari.
1. Frekuensi angkut sampah mulai dikurangi
Imbas keterbatasan BBM, DLH terpaksa mengurangi ritase pengangkutan sampah. Jika sebelumnya pengangkutan bisa dilakukan dua hingga tiga kali sehari, kini hanya satu kali.
“Penghematan paling terasa di volume angkut. Sekarang ritase kami kurangi untuk menekan penggunaan BBM,” kata Reni.
Untuk operasional, truk sampah menggunakan pertalite, sedangkan alat berat memakai Pertamina Dex yang harganya relatif lebih tinggi.
2. Pembatasan BBM dikhawatirkan ganggu layanan
Meski belum ada kebijakan resmi pembatasan BBM untuk layanan publik, DLH mengaku khawatir jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Menurut Reni, pelayanan pengangkutan sampah seharusnya tidak termasuk sektor yang dibatasi. Namun, jika tetap diberlakukan, pihaknya harus menyiapkan berbagai strategi.
“Kalau memang ada kebijakan seperti itu, kami akan atur ulang rute dan pola operasional. Tapi pasti berat,” ungkapnya.
3. DLH dorong kolaborasi dan ajukan tambahan anggaran
Untuk mengantisipasi kondisi yang semakin berat, DLH telah mengajukan tambahan anggaran melalui skema parsial ke Bappeda. Hal ini juga berkaitan dengan rencana penambahan dua unit truk sampah oleh pemerintah kota.
Namun, Reni menegaskan penambahan armada harus diimbangi dengan dukungan operasional lain, termasuk BBM dan sumber daya manusia.
“Tambah armada berarti tambah biaya operasional juga, tidak bisa hanya sarananya saja,” jelasnya.
Selain itu, DLH mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitar serta partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah.
“Kalau pengelolaan sampah dilakukan bersama, beban kami bisa lebih ringan,” pungkasnya.
