Kebijakan Reklasifikasi Ojol Bisa Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
Bandung, IDN Times - Reklasifikasi mitra menjadi karyawan pada sektor mobilitas dan pengantaran digital disimpulkan dapat memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Salah satu dampaknya ialah menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional.
Efek domino dari kebijakan ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini
Saat ini Industri ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir online (kurol) berkontribusi sebesar 2 persen pada PDB. Perubahan status menjadi karyawan akan mengakibatkan beberapa hal, antara lain: hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang bisa terserap; penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5.5 persen dan 1.4 juta orang kehilangan pekerjaan; hingga dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain
Agung Yudha, Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengataran (Modantara) mengatakan bahwa wacana untuk menjadikan mitra pengemudi dan mitra kurir sebagai pegawai tetap sudah banyak terjadi di berbagai negara.
“Namun hal tersebut bukan berarti serta-merta merupakan kebijakan yang harus diikuti oleh Indonesia. Kita justru dapat melakukan regulatory impact assessment, apakah kebijakan-kebijakan tersebut efektif menjawab permasalahan yang ada,” kata Agung, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Kamis (24/4/2025).
1. Dampak kebijakan yang terjadi di beberapa negara
Menurut Agung, beberapa negara telah mereklasifikasi mitra platform menjadi karyawan maupun memberikan klasifikasi sendiri, namun dengan hak dan manfaat yang menyerupai karyawan. Dampak reklasifikasi tersebut menimbulkan beberapa risiko, antara lain jumlah mitra pengemudi yang menyusut.
Di Spanyol dengan 48 juta penduduk, misalnya, reklasifikasi tersebut membuat aplikasi Uber melakukan putus mitra pengemudi, aplikasi Deliveroo hengkang, dan aplikasi Glovo hanya mampu menyerap sebagian kecil mitranya saja.
Di Swiss dengan sembilan juta penduduk, jumlah pengemudi menurun menjadi 67 persen, terutama mereka yang membutuhkan fleksibilitas dikarenakan perusahaan menetapkan syarat yang lebih ketat.
Di sisi lain, reklasifikasi tersebut dapat membuat harga layanan platform meningkat. Di Inggris, misalnya, Uber menaikkan harga tarif dan komisi jadi lebih tinggi di kisaran 25-30 persen, dan berdampak pada penurunan permintaan.
Adapun, reklasifikasi juga akan membuat perkembangan UMKM tersendat. Di Swiss, terjadi penurunan permintaan terhadap layanan pemesanan makanan hingga 42 persen. Hal ini pun dapat mengancam potensi pendapatan negara atas pajak.
2. Dampak ekonomi langsung yang timbul dari reklasifikasi
Agung juga menjelaskan jika reklasifikasi dapat mebuat pelanggan kehilangan akses. Menurut Agung, konsumen yang semula mengandalkan delivery karena keterbatasan mobilitas (misalnya orangtua atau penyandang disabilitas) akan sangat terdampak keputusan tersebut.
Ada juga penurunan pendapatan, yang muncul karena adanya gangguan bagi UMKM yang menggunakan layanan pengantaran dan mobilitas digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
“Tanpa platform bisnis mereka bisa stagnan atau bahkan rugi. Bisnis yang sangat bergantung pada delivery seperti restoran, supermarket, apotek, dan e-commerce akan mengalami penurunan penjualan drastis,” kata Agung.
Ada juga efek sosial dan tenaga kerja yang harus menjadi pertimbangan. Sebab, lanjut Agung, adanya reklasifikasi membuat ribuan mitra pengemudi kehilangan penghasilan atau pekerjaan, karena serapan tenaga kerja yang mengalami recruitment barrier.
“Hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang ada sekarang yang bisa terserap. Diperkirakan hanya 10-30 persenyang terserap, atau terjadi penurunan sebesar 70-90 persen,” tuturnya.
3. Efek domino dari reklasifikasi
Berdasarkan riset dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics, pada 2019, kontribusi industri mobilitas dan pengantaran digital terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp127 triliun.
Setiap peningkatan sebesar 10 persen pada jumlah mitra pengemudi, secara signifikan akan berkontribusi pada peningkatan tenaga kerja di industri mikro dan kecil sebesar 3,93 persen.
Diperkirakan industri ini menaungi lebih dari 1.5 juta UMKM dan perubahan status menjadi karyawan berpotensi mengakibatkan 1,4 juta orang kehilangan kesempatan pendapatan, dan penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5.5 persen.
“Jika layanan delivery berkurang drastis hingga 70-90 persen, dampak ekonominya dapat dihitung berdasarkan kontribusi sektor tersebut (lebih dari Rp89 triliun),” ujar Agung.
