Perkuat Pelindungan PMI, KemenP2MI Gandeng Lintas Sektor
- Pelindungan PMI jadi prioritas utama
- Perkuat SDM dan pelindungan dari pra hingga pasca penempatan
- Digitalisasi jadi kunci lindungi PMI dari penipuan
- Pelindungan PMI jadi prioritas utama
- Perkuat SDM dan pelindungan dari pra hingga pasca penempatan
- Digitalisasi jadi kunci lindungi PMI dari penipuan
Bandung, IDN Times – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menandatangani 13 Nota Kesepahaman (MoU) dan 5 Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama 14 mitra strategis dalam sebuah agenda nasional di Aula Abdurrahman Wahid, Kantor KemenP2MI, Senin (15/12/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari arahan Presiden RI untuk memastikan pelindungan PMI dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan, masa bekerja di luar negeri, hingga pasca-kepulangan ke Tanah Air.
Penandatanganan kerja sama melibatkan beragam unsur, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga institusi kesehatan. Pemerintah menilai sinergi ini penting untuk menjawab kompleksitas persoalan pekerja migran yang kerap berada dalam posisi rentan.
1. Pelindungan PMI jadi prioritas utama
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menegaskan bahwa pekerja migran bukan sekadar komoditas tenaga kerja, melainkan manusia yang memiliki martabat, hak, dan keluarga yang harus dilindungi.
“Pekerja migran bekerja di luar negeri bukan semata untuk mengejar tujuan ekonomi negara, tetapi untuk memperjuangkan keberlangsungan hidup dan masa depan keluarganya,” ujar Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, peningkatan status kelembagaan dari badan menjadi kementerian merupakan bentuk keseriusan negara dalam mengelola dan melindungi PMI secara lebih komprehensif, termasuk aspek keselamatan, kesejahteraan, dan pendampingan hukum.
2. Perkuat SDM dan pelindungan dari pra hingga pasca penempatan
Melalui MoU dan PKS ini, KemenP2MI menargetkan dua fokus utama, yakni penguatan pelindungan menyeluruh serta peningkatan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran. Program vokasi, pelatihan keterampilan, dan kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan daya saing PMI di pasar kerja global.
Mukhtarudin juga mengingatkan agar perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan tidak semata berorientasi pada profit, tetapi mengedepankan tanggung jawab kemanusiaan.
“Negara harus hadir memastikan pekerja migran mendapatkan pekerjaan yang layak, aman, serta perlindungan yang memadai bagi kehidupan keluarganya,” tegasnya.
3. Digitalisasi jadi kunci lindungi PMI dari penipuan
Kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi salah satu sorotan utama. Menteri Komdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya perlindungan di ranah digital, mengingat maraknya penipuan lowongan kerja palsu yang menyasar calon pekerja migran.
Hingga Desember 2025, Komdigi mencatat lebih dari 300 aduan penipuan terkait PMI, terutama melalui media sosial. Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan penguatan kanal pelaporan serta percepatan penurunan konten ilegal.
“Mereka adalah pejuang devisa. Dengan MoU ini, kami dorong pengawasan digital yang lebih cepat dan responsif,” kata Meutya.
Dukungan juga datang dari Badan Pengatur BUMN. Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata, menyebut pekerja migran sebagai aset bangsa yang harus dipastikan bekerja dengan aman dan kembali ke Indonesia dengan selamat.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi tonggak baru kehadiran negara dalam melindungi jutaan Pekerja Migran Indonesia di mana pun mereka berada.
