DPRD Jabar Khawatir Subsidi 78 Ribu CMB Ganggu Beasiswa Murid Miskin
- Komisi V DPRD Jabar mengkritik rencana Pemprov memberikan subsidi pendidikan bagi 78 ribu calon murid baru yang tidak tertampung di sekolah negeri karena belum ada anggaran dalam APBD.
- Ketua Komisi V menegaskan agar dana beasiswa Rp168 miliar untuk siswa miskin tetap aman dan tidak dialihkan demi program subsidi baru yang membutuhkan sekitar Rp210 miliar.
- Pemprov Jabar masih menghitung kebutuhan dan sumber pendanaan program subsidi tersebut melalui APBD Perubahan 2026, sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko putus sekolah.
Bandung, IDN Times - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritik rencana Pemprov Jabar memberikan bantuan uang pendidikan terhadap 78 ribu calon murid baru (CMB) yang tidak tertampung ke SMA dan SMK negeri. Anggaran untuk rencana bantuan tersebut belum ada dalam APBD.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, Pemerintah Provinsi belum mengalokasikan anggaran subsidi Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun dan bantuan biaya pendidikan Rp100 ribu per bulan untuk 78 ribu calon murid yang tidak lolos masuk sekolah negeri.
Adapun kebutuhan anggaran untuk subsidi 78 ribu calon murid tersebut mencapai Rp210 miliar. Sementara saat ini yang sudah terkunci dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya beasiswa untuk anak-anak miskin dari Desil 1-4. Anggaran Rp168 miliar akan disalurkan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
"Ini yang harus diamankan (Rp168 miliar). Jadi kalau ada angka sampai Rp210 miliar, itu harus tidak menghilangkan angka yang bagi anak-anak miskin Rp168 miliar itu, ini harus teramankan," ujar Yomanius, dikutip Sabtu (20/6/2026).
1. Minta pemprov tidak sembarangan ambil anggaran
Yomanius meminta agar pemerintah provinsi tidak sembarangan mengambil anggaran untuk memenuhi kebutuhan dari rencana tersebut. Apalagi turut mencaplok anggaran bantuan Rp168 miliar untuk siswa miskin yang sudah dialokasikan.
"Jangan ini (Rp168 miliar) yang kemudian ditarik, karena di pernyataan pemprov itu tidak ada kualifikasi bahwa dana ini hanya untuk yang miskin. Jadi semua anak yang 78 ribu yang masuk ke swasta akan mendapatkan bantuan SPP bulanan dan DSP gitu,"katanya.
Yomanius menegaskan anggaran Rp168 miliar ini harus dijaga bersama karena sudah diikat oleh Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD.
"Artinya kalau itu tiba-tiba hilang, enggak ada alasan apa pun hilang, kan berarti ada pelanggaran terkait dengan regulasi, terkait dengan Perda. Apa senekat itu Pemerintah Provinsi, saya kira enggak juga lah," ucapnya.
2. Pemprov Jabar susun besaran anggaran yang akan digunakan
Sebagaimana diketahui, Pemprov Jabar menyebut akan memberikan subsidi untuk calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya sedang menyimulasikan kebutuhan anggaran untuk program kerja sama dengan sekolah swasta yang diproyeksikan dapat menampung sekitar 78 ribu calon murid baru.
"Ini sedang kami hitung, sedang kami simulasikan. Yang jelas Pak Gubernur sudah memberikan sinyal di kisaran 70 ribu calon murid baru. Persisnya berapa tentu harus kami hitung dengan cermat," ujar Herman, Rabu (17/6/2026).
3. Anggaran akan disampaikan di APBD Perubahan
Lebih lanjut, Herman mengatakan pembiayaan program diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 serta APBD murni tahun berikutnya.
"Kami akan dorong di APBD Perubahan dan APBD murni. Karena tahun ajaran 2026-2027 itu sebagian berjalan di tahun 2026 dan sebagian lagi di tahun berikutnya," katanya.
Meski demikian, Pemprov Jabar belum memutuskan apakah bantuan akan diberikan dalam bentuk subsidi sebagian biaya pendidikan atau pembebasan biaya secara penuh. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah setelah hasil PCMB diumumkan.
"Nanti kami lihat teknisnya. Ini domainnya dinas pendidikan dan masih terus disimulasikan sesuai arahan Pak Gubernur," ujar Herman.
