Dedi Mulyadi Temui Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Kalim Dapat Signal Baik Soal Kebijakan Pendidikan

- Dedi Mulyadi bertemu Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Jakarta
- Mendapat respons positif terkait kebijakan pendidikan Jabar
- Keduanya berdiskusi tentang peningkatan fasilitas pendidikan dan pendidikan minimal 12 tahun
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu dan berdialog dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Dalam pertemuan itu, Dedi mengklaim mendapat respons positif mengenai kebijakan pendidikan yang dibuatnya.
Dalam pertemuan, Dedi Mulyadi mengatakan Pemprov Jabar meminta maaf pada Abdul Mu’ti karena sudah melahirkan banyak terobosan dalam bidang pendidikan. Mulai dari program pendidikan berkarakter, jam malam untuk pelajar hingga larangan membawa PR ke rumah.
"Pak Menteri bilang bahwa orang cerdas itu memang idenya banyak,. Pak Menteri sangat respek terhadap apa yang saya lakukan di Jawa Barat," kata Dedi.
1. Kementerian peduli terhadap Jawa Barat

Menurutnya dari hasil dialog dengan Abdul Mu’ti, Dedi Mulyadi memastikan kebijakannya yang akan berlaku pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026 seperti larangan membawa PR dan lima hari sekolah dan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB tetap berjalan.
"Muhun (betul). Pada prinsipnya Pak Menteri care banget dengan Jawa Barat," katanya.
2. Warga ekonomi rendah wajib berpendidikan hingga SMA

Pertemuan itu menjadi langkah sinergis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu pokok pembahasan utama adalah tekad Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pendidikan minimal 12 tahun bagi seluruh warganya.
Keduanya juga membahas pentingnya peningkatan daya tampung sekolah, terutama di jenjang SMA. Dedi juga menyatakan, pemerintah akan menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu.
"Anak-anak miskin di Jawa Barat harus sekolah minimal sampai SMA. Oleh karena itu, ketersediaan SMA harus ditingkatkan,” katanya.
3. Pemprov Jabar menjamin wajib belajar hingga SMA dan SMK

Mendapat dukungan Menteri Disdakmen, Dedi memastikan bahwa selama masa kepemimpinannya, targetnya adalah agar rata-rata pendidikan warga Jabar setara SMA, SMK, atau MA.
"Kami bertekad dalam kepemimpinan selama lima tahun ini, rata-rata pendidikan warga itu SMA, SMK, atau MA. Pendidikan minimal 12 tahun," kata dia.