Pemprov Jabar Kaji Kredit Tanpa DP untuk Sopir Angkot Listrik
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta evaluasi besar-besaran terhadap angkot yang sudah tidak layak beroperasi dan melarang perpanjangan izin bagi kendaraan tak memenuhi standar.
- Pemprov Jabar tengah mengkaji skema kredit tanpa DP melalui Bank bjb agar sopir angkot bisa beralih ke kendaraan listrik, mendukung program elektrifikasi dan BRT Bandung Raya.
- Dedi menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi publik di wilayah terisolir seperti Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, dan Ciamis untuk memperluas akses masyarakat.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar pemerintah kabupaten dan kota turut mengevaluasi operasional angkutan kota (Angkot) di mana kondisinya kendaraannya sudah banyak yang tidak layak beroperasi.
Dedi Mulyadi menyampaikan, transportasi publik di Jawa Barat khususnya Bandung Raya telah memasuki era baru dan keberadaannya sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Atas alasan itu, kondisi kendaraannya harus bagus dan layak.
"Saya sudah minta kepala dinas perhubungan untuk segera dievaluasi karena angkutan kota terutama antar kabupaten itu sudah tidak layak. Mobilnya sudah tidak jelas bentuknya," ujar Dedi, Rabu (22/7/2026).
1. Banyak angkot bodong beroperasi
Dedi juga meminta agar Dinas Perhubungan tidak memberikan izin perpanjangan kepada Angkot yang memang kondisinya sudah tidak layak beroperasi. Apalagi, saat ini justru ada penambahan Angkot yang mana kondisinya pun tidak baik.
"Kemudian sudah tidak ada surat-suratnya saya lihat, itu tidak boleh lagi membuat izin perpanjangan. Untuk apa? Buat transportasi publik modern sedangkan angkot terus diperpanjang, bahkan ditambah kuotanya, itu nambah ruwet dan nambah beban hutang bagi para sopir dan para pengusaha," katanya.
Selain itu, Dedi berencana memberikan kelonggaran kredit tanpa uang mua (down payment/DP) melalui BUMD Bank bjb kepada sopir angkot agar bisa membeli kendaraan listrik. Hal tersebut disampaikan untuk mendukung elektrifikasi di Jabar.
2. Dedi Mulyadi minta angkot listrik diperbanyak
Dedi mengatakan, elektrifikasi ini juga sesuai dengan keberadaan BRT Bandung Raya yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat ini. Sehingga, angkutan kota listrik harus lebih diperbanyak dibandingkan konvensional.
"Ke depan yang perlu kami pikirkan adalah dengan adanya BRT ini, para pemilik kendaraan angkutan kota berubah jadi listrik, dan saya harapkan saya sudah minta Bank Jabar, mereka sopir itu adalah pemilik angkutan. Dan saya ingin mereka punya kredit tanpa DP," kata dia.
Meski begitu, Dedi belum bisa menyampaikan lebih rinci sekmanya nanti akan seperti apa, karena hal itu akan terlebih dahulu dikaji oleh jajarannya.
"Nanti pemerintah provinsi lagi memikirkan untuk apa? Agar kesejahteraan tumbuh bukan hanya milik perorangan atau kapital, tetapi perorangan. Orang ngerawat mobil satu, dia sopir, kemudian dia juga pemilik, dia yang mencicil, akan jauh lebih tertib dibanding dia hanya setor di tempat lain," katanya.
3. Infrastruktur transportasi publik masih belum merata
Di sisi lain, Dedi menambahkan, Pemprov Jabar saat ini juga tengah mengupayakan infrastruktur pendukung untuk transportasi publik. Dia mengatakan, saat ini masih banyak wilayah yang terisolir dan belum mendapatkan akses yang baik.
"Masih ada wilayah-wilayah yang terisolir pedesaan yang akses jembatannya belum terbangun, akses jalannya belum terbangun, masih menggunakan jembatan bambu, masih ada. Wilayah Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, kemudian Ciamis. Ini juga harus menjadi bahan fokus kita," kata dia.
