Pemprov Jabar Siapkan Opsi Tambah WFH ASN Imbas Erupsi Anak Krakatau
- Pemprov Jabar menyiapkan opsi penambahan WFH ASN jika dampak abu erupsi Anak Krakatau memburuk, namun kebijakan masih menunggu persetujuan Gubernur Dedi Mulyadi.
- Mayoritas kantor Pemprov Jabar di Bandung Raya masih beroperasi normal, sementara pemerintah terus memantau sebaran abu, terutama wilayah selatan Jawa Barat.
- WFH Kamis di Pemprov Jabar kini diarahkan sebagai pembiasaan budaya kerja fleksibel; perangkat daerah menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu layanan publik dan program prioritas.
Bandung, IDN Times - Abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau turut berdampak langsung ke wilayah Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jabar berencana menambah WFH pegawai jika kondisi di lapangan semakin memburuk.
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Nenden Tatin Maryati mengatakan, rencana tersebut baru sebatas opsi karena membutuhkan persetujuan dari Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM.
"Sejauh ini belum ada, karena kami juga tentu melihat perkembangan. Walaupun sinyalnya kan kalau dari pemerintah pusat sudah ada, ya. Dari Kemendagri pun kan sebetulnya memberikan ruang bagi daerah yang terdampak cukup berat dari abu vulkanik, itu bisa melakukan menambah WFH," ujar Nenden, Senin (7/9/2026).
1. BKD Jabar terus memantau kondisi dampak erupsi Anak Krakatau
Ilustrasi ASN Pemkot Surabaya. (Dok. Diskominfo Kota Surabaya) Nenden mengungkapkan, mayoritas kantor Pemprov Jabar berada di kawasan Bandung Raya yang saat ini masih beroperasi normal. Namun, pemantauan terus dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang terdampak sebaran abu vulkanik, terutama di kawasan selatan Jawa Barat.
"Nah, sejauh ini kan kalau di wilayah mayoritas kantor Pemprov Jabar di Bandung Raya, ini kita sambil pantau yang ada di wilayah selatan kan banyaknya nampaknya daerah selatan dan ke arah Jakarta, gitu ya. Kalau memang nanti situasinya memburuk, tentu kami juga melakukan penyesuaian untuk kondisi itu," tuturnya.
2. Pemprov Jabar akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat
Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) Dia menegaskan, setiap keputusan terkait pola kerja ASN akan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan serta mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Hanya saja, hal ini harus tetap disertai dengan keputusan pimpinan.
"Kami mengikuti arah kebijakan dari pemerintah pusat dan kondisi terkini di lapangan nanti seperti apa," ucapnya.
Sementara terkait pelaksanaan WFH tiap Kamis di lingkungan Pemprov Jabar pada triwulan III ini, Nenden mengatakan pemerintah tidak lagi berfokus pada pengukuran efisiensi, melainkan menjadi bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan Pemprov Jabar.
"Kalau untuk WFH, sebetulnya kan kalau di Pemprov Jabar kita berarti udah nyaris satu tahun nih kalau ditarik ke titik uji coba ya. Artinya sebetulnya kalau kita evaluasi dari TW 2 ke TW 3 itu mungkin enggak terlalu signifikan, karena sudah bukan di titik kami mengukur efisiensi lagi, tapi sudah melakukan pembiasaan," katanya.
3. Perangkat daerah saat ini sudah semakin adaptif
Ilustrasi ASN (IDN Times/Aan Pranata) Lebih lanjut, Nenden menyampaikan, perangkat daerah kini semakin adaptif dalam menerapkan pola kerja fleksibel. Kepala perangkat daerah dinilai mampu menyesuaikan pelaksanaan WFH, dengan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu pelayanan publik maupun penyelesaian program prioritas.
"Saya lihat juga secara umum di perangkat daerah, kepala perangkat daerah sebetulnya sudah bisa, katakanlah di tataran perangkat daerah sudah bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Katakanlah memang ketika kita bisa lakukan WFH sesuai ketentuan dua hari, satu hari, gitu ya, itu dilakukan," ujarnya.
Nenden menjelaskan, fleksibilitas menjadi kunci dalam implementasi WFH. Ketika terdapat pekerjaan yang mendesak dan harus segera dituntaskan, perangkat daerah dapat melakukan penyesuaian dengan mengoptimalkan kehadiran pegawai di kantor.
"Jadi artinya kan esensi dari WFH itu juga sendiri kemarin adalah bukan hanya ke efisiensi, tapi ke perubahan tata kelola budaya kerjanya. Nah, sejauh ini ini cukup efektif dan di perangkat daerah udah lebih bisa fleksibel," kata dia.
