ASN dan PPPK di Dinas SDA Jabar Paling Tinggi Transaksi Judol
- BKD Jabar mengungkap ASN dan PPPK di Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat mencatat transaksi judi online tertinggi, dengan total sekitar Rp14 miliar dari 2.663 pegawai terlibat.
- Kepala DSDA Jabar, Dikky Achmad Sidik, langsung menggelar apel khusus untuk menegaskan larangan judi online serta ancaman sanksi berat hingga pemutusan kontrak bagi pelanggar.
- Pemeriksaan internal menemukan sebagian pegawai membantah bermain judi online dengan alasan rekening dipakai keluarga, sementara lainnya mengaku membantu transaksi demi imbalan.
Bandung, IDN Times - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat menyatakan Apartur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) dengan transaksi bermain judi online (Judol) tertinggi ada pada Dinas Sumber Daya Air Jabar (DSDA) Jabar.
Berdasarkan data BKD Jabar yang didapatkan dari PPATK, jumlah pegawai yang bermain judi online mencapai 2.663 dengan rincian 419 Aparatur Sipil Negara (ASN), 634 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 1.610 PPPK paruh waktu.
Dari ribuan pegawai yang bermain judi online itu, total transaksi diperkirakan mencapai sekitar Rp14 miliar dengan jumlah terkecil yakni Rp10 ribu dan tertinggi mencapai ratusan juta rupiah. BKD menyebut ada salah satu pegawai yang bermain Judol dengan transaksi tertinggi berada di DSDA.
1. Ada 149 PPPK dan 21 ASN Dinas SDA terindikasi Judol
Kepala Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik mengaku terkejut atas temuan dari PPATK yang disampaikan ke BKD Provinsi Jabar tersebut, di mana jumlah pegawai di OPD dipimpinnya itu ada sebanyak 149 orang pegawai.
"Apalagi kalau dikaitkan dengan jumlah yang ada di Dinas SDA, jumlahnya kan ini kaget juga saya mendengarnya, ada 149 dengan PNS 21, kemudian sisanya P3K, di mana paling banyak itu adalah P3K paruh waktu," kata Dikky, dikutip Rabu (22/7/2026).
Setelah adanya temuan tersebut, DSDA Provinsi Jabar langsung menggelar apel khusus untuk mengingatkan seluruh pegawai bahwa praktik perjudian merupakan pelanggaran disiplin serius yang dapat berujung pada sanksi berat hingga pemutusan kontrak kerja.
"Jadi pertama sejak disampaikan data transaksi dari PPATK, disosialisasikan oleh BKD, kemudian tidak lama setelah itu, saya langsung apel khusus berkaitan dengan masalah judi online ini, karena ini masalah serius," ujarnya.
2. Sangsi berat menanti para pegawai terlibat judol
Dikky juga mengingatkan kepada seluruh pegawai mengenai ancaman hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sedangkan, pegawai PPPK khususnya paruh waktu, menurut dia akan ada konsekuensi bisa lebih berat karena berkaitan langsung dengan status perjanjian kerja yang bisa diputus jika melakukan pelanggaran.
"Saya katakan ini maka risikonya akan menjadi sangat riskan, apalagi terutama untuk P3K, Jadi karena otomatis ada perjanjian, jika dipertimbangkan bisa saja kemudian diputus perjanjiannya. Seperti itu saya katakan di apel," ungkapnya.
Kendati begitu, Dikky belum bisa menyebut identitas pegawai yang terindikasi bermain judol, karena efek psikologisnya akan langsung terasa. Dia menyebut banyak pegawai yang diduga terlibat justru mulai panik bahkan mengaku sulit tidur karena khawatir kehilangan pekerjaan.
"Ternyata dampak saya memimpin apel itu cukup besar. Walaupun saya belum umumkan siapa yang melakukan, saya juga tidak tahu, kan kebanyakan memang di kantor-kantor UPTD atau kantor cabang kita yang banyak kasusnya," kata dia.
"Jadi banyak yang sampai tidak bisa tidur yang melakukan ya. Jadi yang melakukan sampai tidak bisa tidur karena takut putus kontrak dan seterusnya. Padahal saya belum umumkan siapa per orangnya," lanjut Dikky.
3. Transaksi paling tinggi karena beberapa faktor
Saat ini, DSDA Provinsi Jabar sudah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pegawai yang namanya masuk dalam daftar. Hasilnya, kata Dikky ditemukan berbagai macam pengakuan. Sebagian pegawai membantah bermain judi online dengan alasan transaksi dilakukan oleh anggota keluarga karena rekening atas nama mereka dipakai orang lain.
"Kan ini laporan kan dari PPATK ya, jadi ada transaksi keuangan secara elektronik yang masuk ke rekening gitu ya. Sebagian ada yang menyanggah, ternyata kan setelah ditelusuri yang menggunakan itu bisa jadi salah satu anggota keluarganya," ucapnya.
Kemudian, ada juga pegawai yang mengaku hanya membantu mengirimkan uang milik orang lain ke situs judi online demi memperoleh imbalan. Hal itulah yang ia duga menjadi faktor nilai transaksi judi online mencapai angka yang besar.
"Dan kemudian ada juga memang istilahnya bantuin kirimnya. Ada juga jadi yang bersangkutan tidak tapi bantuin ngirim dengan embel-embel mungkin dapat biaya kirimnya dan seterusnya, itu juga ada juga yang seperti itu. Dan mungkin itu yang kenapa muncul transaksinya besar," katanya.
