Potensi Energi Terbarukan Didorong Jadi Proyek Nyata di Daerah
- Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.687 GW dan meluncurkan Program PLTS 100 GWp pada Agustus 2026, sehingga membutuhkan kesiapan perencanaan, proyek, serta pembiayaan daerah.
- Kolaborasi Kementerian ESDM dan GGGI melalui program RE-ACT sejak 2021 menghubungkan kebijakan nasional, perencanaan daerah, pengembangan proyek, serta akses pembiayaan dan investasi.
- Papua Selatan memperkuat RUED dan Forum Energi Daerah, sementara NTB mengeksplorasi pembiayaan; pengembangan surya 100 GWp diproyeksikan membuka investasi hampir USD73 miliar.
Bandung, IDN Times - Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, tetapi peluang tersebut membutuhkan kesiapan agar dapat diterjemahkan menjadi proyek yang benar-benar berjalan. Pemerintah pun mulai mendorong agar agenda transisi energi tidak berhenti pada kebijakan, melainkan terhubung dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM bersama Global Green Growth Institute (GGGI) membahas tantangan tersebut dalam rangkaian EBTKE ConEx 2026. Diskusi diarahkan untuk melihat bagaimana perencanaan energi di daerah dapat berkembang menjadi proyek yang siap dikembangkan sekaligus menarik bagi investasi.
Indonesia diperkirakan memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.687 gigawatt (GW). Ambisi pengembangannya juga semakin besar, salah satunya melalui peluncuran Program PLTS 100 GWp pada Agustus 2026. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan energi bersih di berbagai wilayah, sekaligus menuntut kesiapan perencanaan, proyek, dan pembiayaan.
Upaya memperkuat kesiapan daerah telah dilakukan melalui kolaborasi Kementerian ESDM dan GGGI dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Selandia Baru melalui Renewable Energy–Accelerated Transition in Indonesia (RE-ACT) sejak 2021. Selama lima tahun, program tersebut mendorong keterhubungan antara kebijakan nasional, perencanaan daerah, pengembangan proyek, serta akses pembiayaan dan investasi.
1. Perencanaan daerah menjadi pijakan pengembangan energi
Ilustrasi daftar rencana pengeluran keuangan (Pixabay/Mohamed_hassan) Salah satu pembelajaran RE-ACT terlihat di Papua Selatan melalui dukungan terhadap penetapan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2023–2050 dan pembentukan Forum Energi Daerah. Setelah RUED ditetapkan, pemerintah daerah mulai mengintegrasikan agenda energi ke dalam perencanaan pembangunan sekaligus melihat energi berkelanjutan sebagai bagian dari peluang investasi.
“Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan peluang pengembangannya semakin terbuka. Di EBTKE, kami mendukung penerjemahan potensi dan kebijakan-kebijakan energi di tingkat nasional tersebut menjadi perencanaan dan proyek yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah, sekaligus memetakan mekanisme dan peluang pendanaan serta investasi,” ujar Widya Adi Nugroho, mewakili Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM.
Pengalaman tersebut dibagikan dalam diskusi “Policy to Practice: Renewable Energy in Indonesia” pada EBTKE ConEx 2026. Lambertus Ignatius Faturan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Papua Selatan mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan kondisi daerah dengan arah kebijakan nasional.
“Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Bagi Papua Selatan, forum seperti ini menjadi kesempatan untuk mempertemukan pengalaman daerah dengan arah kebijakan nasional. Kami dapat menyampaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan, sekaligus belajar dari daerah lain mengenai bagaimana perencanaan energi dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah,” ujar Lambertus.
2. Pembiayaan mulai dihubungkan dengan agenda transisi energi
ilustrasi energi angin di denmark (pexels.com/Franjoli Productions) Selain perencanaan, kesiapan pembiayaan menjadi tantangan lain dalam mengubah potensi energi terbarukan menjadi proyek. Nusa Tenggara Barat, misalnya, tengah menghubungkan perencanaan energi daerah dengan pilihan pembiayaan dan investasi, termasuk melalui penguatan data, baseline emission, serta eksplorasi instrumen seperti obligasi tematik daerah.
“Perencanaan energi membuka peluang bagi daerah untuk melihat kebutuhan energi sekaligus peluang pembangunan secara lebih terarah. Di NTB, kami terus melihat bagaimana perencanaan tersebut dapat dihubungkan dengan pilihan pembiayaan yang tersedia, sehingga agenda energi terbarukan dapat berkembang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Niken Arumdati, Sekretaris DESDM NTB.
Menurut Niken, keterhubungan antara perencanaan energi dan pembiayaan juga diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap pembangunan daerah. Agenda tersebut dinilai berpotensi membuka lapangan kerja hijau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Kolaborasi diperlukan agar peluang investasi semakin siap
ilustrasi investasi (unsplash.com/@towfiqu999999) GGGI menilai besarnya potensi energi terbarukan Indonesia pada akhirnya perlu diikuti peningkatan kesiapan investasi di tingkat provinsi. Salah satu peluang yang dinilai besar berasal dari pengembangan tenaga surya melalui ambisi pemerintah membangun kapasitas 100 GWp, yang diproyeksikan membuka peluang investasi hampir USD73 miliar.
“Potensi energi terbarukan Indonesia pada dasarnya merupakan peluang di tingkat provinsi. Besarnya peluang ini didukung oleh angka yang kuat, dengan ambisi pemerintah untuk mengembangkan 100 GWp tenaga surya yang diproyeksikan akan membuka peluang investasi senilai hampir USD 73 miliar. Ini merupakan salah satu peluang infrastruktur terbesar dan bankable di Asia Tenggara,” ujar Rowan Fraser, GGGI Country Representative untuk Indonesia.
Rowan mengatakan dukungan mitra pembangunan tetap diperlukan untuk membantu daerah mengatasi kesenjangan sekaligus meningkatkan kesiapan investasi. Menurutnya, proses tersebut dapat membantu memobilisasi modal untuk mengembangkan peluang energi terbarukan di berbagai provinsi.
EBTKE ConEx 2026 kemudian menjadi momentum untuk membawa pembelajaran RE-ACT ke agenda transisi energi yang lebih luas. Percepatan energi terbarukan dinilai membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan, yakni kolaborasi antara pemerintah, daerah, pelaku usaha, dan mitra pembangunan untuk menyiapkan proyek, pembiayaan, serta investasi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
