Pengamat Kompol Unisba Bedah Maksud KDM Bertemu Warga Pati
- Pengamat Unisba Fadhli Muttaqien menilai pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tokoh AMPB sebagai strategi komunikasi politik untuk masuk ke isu nasional dan memperluas eksistensi publik.
- Menurut Fadhli, keterlibatan Dedi dalam isu nasional berpotensi meningkatkan popularitas dan elektabilitas, tetapi dinilai berlebihan karena ia seharusnya memprioritaskan persoalan yang masih dihadapi Jawa Barat.
- Fadhli mengingatkan popularitas media sosial bukan satu-satunya ukuran politik; tanpa penyelesaian masalah daerah, langkah tersebut berisiko menurunkan penerimaan publik dan kepercayaan warga Jawa Barat.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM turut melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kediamannya, Lembur Pakuan, Kabupeten Subang, Jawa Barat. Momen tersebut pun sempat diunggah di akun media sosialnya.
Pengamat komunikasi politik Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien turut menganalisis maksud dari KDM bertemu dengan AMPB yang sebelumnya melakukan unjuk rasa di Jakarta.
Menurut dia, pertemuan tersebut menggambarkan KDM ingin masuk ke persoalan yang menjadi isu nasional, dan itu dapat dilihat sebagai strategi komunikasi politik, untuk memperluas eksistensi dan pembicaraan publik terhadap dirinya.
"Kang Dedi ini ingin masuk atau ingin merangsek ke dalam pembicaraan publik, agar bisa terlihat secara publik. Maka Kang Dedi perlu untuk hadir dalam persoalan-persoalan nasional," ujar Fadhli, Rabu (2/9/2026).
1. Terlalu mengurusi yang bukan ranah daerahnya
Dok. Tangkap Layar-IDN Times Fadhli menilai, kehadiran Dedi dalam berbagai isu nasional dapat menjadi strategi untuk meningkatkan popularitas hingga elektabilitasnya. Akan tetapi, Fadhli menilai langkah tersebut dapat menjadi persoalan jika dilihat dari perspektif Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat.
Dedi seharusnya lebih fokus menangani persoalan yang berada dalam lingkup pemerintahannya, terlebih masih banyak persoalan di Jawa Barat yang membutuhkan kehadiran kepala daerah.
"Nah, kalau kita berbicara dalam ranah kepemerintahan daerah, tentu apa yang dilakukan Kang Dedi ini terlalu mengurusi isu-isu atau permasalahan yang bukan permasalahan kedaerahan," kata Fadhli.
2. KDM sudah offside
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Lebih lanjut, Fadhli menilai, langkah tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang "offside" apabila ditempatkan dalam konteks pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan, KDM merupakan sosok pemimpin Jawa Barat, bukan juga sebagai anggota legislatif.
"Tentu ini kalau kita katakan offside, ya tentu ini offside. Karena memang ini terlalu ngurus nasional tetapi di dalamnya sendiri atau di daerahnya sendiri ini tidak terurus," ucapnya.
Fadhli mengatakan, kondisi tersebut berpotensi menjadi kritik terhadap Dedi, karena dinilai lebih banyak masuk ke isu nasional dibandingkan menyelesaikan persoalan di Jawa Barat.
"Ini akan menjadi kritik untuk Dedi Mulyadi, karena sebagai kepala daerah dia tidak substantif untuk mengurusi daerahnya sendiri,” katanya.
3. Proses politik itu bukan hanya tentang popularitas tetapi tentang elektabilitas
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Kendati begitu, Fadhli menilai langkah Dedi tersebut tetap dapat dianggap wajar jika dilihat dari perspektif komunikasi politik. Masuk ke ruang publik nasional, kata dia, merupakan langkah progresif untuk membangun eksistensi politik.
"Ini sebagai langkah progresif yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi untuk hadir di ruang-ruang publik secara nasional," ucapnya.
Namun, kata Fadhli, komunikasi politik tidak cukup hanya membuat seorang tokoh menjadi pembicaraan publik, hal yang lebih penting adalah bagaimana publik memberikan penilaian terhadap tindakan tersebut.
"Masalahnya dalam konteks politik bukan hanya popularitas, tapi akseptabilitas. Bagaimana keterimaan publik. Nah, saya rasa dengan apa yang ditindak dengan apa yang dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi ini, tidak acceptable gitu, tidak diterima oleh publik," ucapnya.
Fadhli mengingatkan, jika pola tersebut terus dilakukan tanpa diimbangi penyelesaian persoalan di Jawa Barat, kepercayaan masyarakat terhadap Dedi sebagai gubernur berpotensi menurun.
"Ini akan membuat masyarakat Jawa Barat menjadi yang awalnya trust menjadi distrust. Masalahnya publik hari ini sudah cerdas dalam menilai apakah ini otentik atau tidak gitu, apakah ini orisinil atau tidak," katanya.
Fadhli pun mengingatkan Dedi agar tidak terlalu mengandalkan popularitas di media sosial sebagai ukuran keberhasilan politik.
"Proses politik itu bukan hanya tentang popularitas tetapi tentang elektabilitas dan akseptabilitas gitu," katanya.
