Ombudsman Jabar Kritik Robohnya Jembatan Gantung Pongpet Pangandaran
- Ombudsman Jabar mengkritik robohnya Jembatan Gantung Pongpet di Pangandaran setelah peresmian, menilai isu utamanya bukan hanya jumlah pengguna, melainkan jaminan keamanan dan kelayakan sejak awal.
- Ombudsman meminta kejelasan rantai tanggung jawab pembangunan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan teknis, status proyek, sumber pembiayaan, hingga pihak yang menyatakan jembatan layak digunakan.
- Robohnya jembatan dinilai harus memicu evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi, kapasitas, daya dukung, prosedur keselamatan, dan pengendalian penggunaan, bukan sekadar perbaikan fisik sebelum dibuka kembali.
Bandung, IDN Times - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat turut mengkritik mengenai insiden robohnya Jembatan Gantung Pongpet di Desa Margacinta, Kabupaten Pangandaran, sesaat setelah diresmikan pada Minggu (30/8/2026).
Plt Kepala Perwakilan Ombudsdman Jabar, Fitry Agustine menilai, peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya berhenti pada perdebatan mengenai jumlah orang yang melintas di atas jembatan sebelum akhirnya roboh. Mereka menganggap ada persoalan yang dinilai lebih mendasar dan perlu dijawab yaitu siapa yang memastikan jembatan itu aman dan layak digunakan masyarakat.
"Kalau memang demikian, pertanyaan berikutnya justru menjadi lebih penting, apakah sejak awal kapasitas jembatan telah diketahui, disosialisasikan dan dikendalikan penggunaannya?," kata Fitry, dalam keterangan resminya, Kamis (3/9/2026).
"Dan siapa yang memastikan masyarakat dapat menggunakan jembatan tersebut secara aman?," ujarnya.
1. Rantai tanggungjawab harus jelas
Bupati Pangandaran setelah insiden jembatan ambruk Dok. Tangkap Layar-IDN Times Fitry menilai, peristiwa robohnya Jembatan Pongpet perlu dilihat secara menyeluruh bukan hanya soal apa yang terjadi ketika jembatan dipadati masyarakat, tetapi juga seluruh proses sebelum jembatan tersebut diresmikan dan dibuka untuk umum.
Adapun Jembatan Gantung Pongpet merupakan bagian dari pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih yang melibatkan Kodim 0625/Pangandaran bersama unsur TNI Angkatan Darat. Ombudsman memandang perlu ada kejelasan mengenai status pembangunan, sumber pembiayaan, hingga pembagian peran dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.
"Harus jelas rantai tanggung jawabnya. Siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi, siapa yang melakukan pemeriksaan teknis dan siapa yang menyatakan fasilitas tersebut layak digunakan," katanya.
"Jangan sampai semua pihak hadir pada saat peresmian, tetapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatannya," ujar Fitry.
2. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas yang aman dan layak
Bupati Pangandaran setelah insiden jembatan ambruk. Dok. Tangkap Layar-IDN Times Menurut Fitry, selesainya pembangunan sebuah jembatan secara fisik tidak serta-merta berarti fasilitas tersebut sudah siap digunakan masyarakat.
Ada sejumlah tahapan yang harus dipastikan, mulai dari pengawasan pembangunan, pemeriksaan kondisi teknis, kapasitas dan daya dukung jembatan, prosedur keselamatan, hingga mekanisme pengendalian penggunaan fasilitas tersebut.
Dalam perspektif pelayanan publik, kata dia, masyarakat berhak mendapatkan fasilitas yang aman dan layak. Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar penyelesaian pekerjaan atau peresmian, tetapi harus memastikan keselamatan pengguna.
Ombudsman Jabar juga menyoroti proses perencanaan pembangunan Jembatan Pongpet. Mulai dari bagaimana kebutuhan pembangunan diidentifikasi, koordinasi dengan pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
"Ini bukan soal mencari siapa yang salah terlebih dahulu, tetapi justru untuk memastikan apakah seluruh proses telah berjalan sebagaimana mestinya. Dari situ baru dapat dilihat, apakah terdapat persoalan dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan, pemeriksaan kelayakan maupun pengendalian penggunaan fasilitas publik," kata Fitry.
3. Jangan sibuk cari penyebab jembatan roboh
Ilustrasi jembatan. ANTARA FOTO/Jojon Lebih lanjut, Fitry mengatakan, robohnya Jembatan Pongpet harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Persoalannya bukan sekadar memperbaiki bagian jembatan yang rusak dan kemudian kembali membukanya untuk masyarakat.
Evaluasi perlu menyentuh seluruh proses, termasuk status dan sumber pembiayaan pembangunan, pembagian kewenangan dan tanggung jawab, proses pengawasan dan pemeriksaan teknis, kapasitas jembatan, prosedur keselamatan, hingga dasar yang digunakan untuk menyatakan jembatan layak digunakan.
"Jangan sampai kita hanya sibuk mencari penyebab setelah jembatan roboh, tetapi lupa menguji apakah sistem untuk memitigasi kejadian itu sebenarnya sudah bekerja sejak awal. Infrastruktur publik harus memberikan manfaat, tetapi manfaat itu tidak boleh dibayar dengan risiko terhadap keselamatan masyarakat," kata Fitry.
