Pemindahan Payroll ASN ke Bank Himbara akan Berdampak ke Pemda
- Rencana pemindahan payroll ASN dari BPD ke bank Himbara dinilai berpotensi berdampak langsung pada pemerintah daerah sebagai pemegang saham bank pembangunan daerah.
- Pengamat Unpas Acuviarta Kartabi menyebut BPD memberi manfaat bagi pemda melalui dividen dan CSR, sehingga alasan efisiensi pemerintah pusat dinilai tidak cukup kuat.
- Pengurangan aktivitas BPD berpotensi menekan kinerja bank daerah, memicu PHK, serta mengurangi sinergi antara pembiayaan dan kebijakan pembangunan daerah.
Bandung, IDN Times - Rencana pemerintah pusat mengalihkan payroll atau pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), dari bank pembangunan daerah (BPD) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai akan berdampak langsung ke pemerintah daerah.
Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi mengatakan, pemerintah daerah merupakan pemegang saham dari BPD. Sehingga, jika nantinya payroll dipindahkan maka akan berdampak langsung.
"Menurut saya memindahkan itu tidak tepat. Perlu dipahami bahwa ekosistem perbankan daerah itu ada kepemilikan daerah. Sekecil apa pun, saya kira benefit-nya akan kembali kepada pemerintah daerah," ujar Acuviarta, saat dihubungi Sabtu (5/9/2026).
1. Sebut rencana tersebut tidak tepat
Ilustrasi ASN (IDN Times/Aan Pranata) Keberadaan BPD saat ini, diungkapkan dia, memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah, baik melalui dividen maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Menurut dia, alasan efisiensi dari pemerintah pusat dalam menerapkan rencana ini tidak cukup kuat.
"Jangankan perbankan di dalam negeri, ke luar negeri pun sekarang tidak ada masalah transaksi. Jadi menurut saya tidak tepat," ucapnya.
Dia menegaskan, bisnis BPD tidak hanya bergantung pada payroll ASN. Meskipun ASN merupakan salah satu captive market bagi bank daerah, masih banyak aktivitas bisnis lain yang menjadi sumber pendapatan BPD.
2. Bisa memunculkan adanya potensi PHK
Ilustrasi ASN (Dok. IDN Times) Hanya saja, kata Acuviarta, pengurangan aktivitas BPD tetap berpotensi memberikan dampak terhadap pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah merupakan pemegang saham yang turut menikmati manfaat dari kinerja bank tersebut.
"Dampak terbesar itu ada pada perbankan daerah, karena selama ini sahamnya dimiliki pemerintah daerah. Kebijakan yang sifatnya mengurangi operasional BPD akan berdampak kepada pemerintah daerah secara langsung, termasuk ada potensi PHK," katanya.
3. Sebut pemerintah membuat persaingan tidak sehat
Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) Lebih lanjut, Acuviarta juga menyoroti potensi berkurangnya ruang sinergi, antara kebijakan pembangunan daerah dengan BPD apabila dana dan aktivitas keuangan daerah semakin banyak dialihkan ke Himbara.
Acuviarta menduga, rencana tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memonetisasi potensi ekonomi ASN dan strategi bisnis yang lebih besar, di tingkat pemerintah pusat.
"Ini sebagai wujud persaingan yang tidak sehat. Harusnya perbankan daerah didorong untuk tumbuh pesat," katanya.
