Pembongkaran Teras Cihampelas Tunggu Serah Terima dari Pemkot Bandung
- Pemprov Jabar akan membongkar Teras Cihampelas setelah proses serah terima aset dari Pemkot Bandung selesai dan statusnya resmi menjadi milik provinsi.
- Pengambilalihan Jalan dan Teras Cihampelas dilakukan untuk mempercepat penataan kawasan ikonik Bandung serta meningkatkan konektivitas antarjalan provinsi di wilayah perkotaan.
- Wali Kota Bandung menyebut perubahan status jalan ke provinsi bertujuan mempermudah administrasi anggaran dan mengatasi hambatan kewenangan dalam perbaikan infrastruktur.
Bandung, IDN Times - Alih kelola Jalan dan teras Cihampelas dari Pemerintah Kota Bandung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berproses. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi memastikan akan membongkar teras tersebut setelah sah menjadi aset milik provinsi.
Dedi pun membenarkan, pengambilalihan Jalan dan Teras Cihampelas ini dilakukan agar penataan di kawasan tersebut bisa cepat selesai, karena rencana pembongkaran yang sudah diusulkan sejak lama ini tidak kunjung dilakukan, lantaran rumitnya administrasi.
"Betul. Biar cepat penanganannya dan cepat selesai masalahnya," ujar Dedi Mulyadi, Rabu (22/7/2026).
1. Teras Cihampelas dipastikan tetap dibongkar
Kendati begitu, Dedi turut menghormati proses administrasi yang saat ini masih berjalan di Pemkot Bandung. Namun, Pemkot Bandung resmi menyerahkan ke Pemprov Jabar maka akan langsung dilakukan proses pembongkaran.
"Nanti setelah tercatat sebagai aset Pemprov, segera kita lakukan pembongkaran," katanya.
Kepala Dinas Bina Marga Penataan Ruang (DBMPR) Agung Wahyudi juga membenarkan pernyataan gubernur. Dia menegaskan, pembongkaran Teras Cihampelas bakal dilakukan setelah proses serah terima aset selesai dilakukan.
"Saat ini sedang proses serah terima aset antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, pembongkaran teras Cihampelas dilaksanakan setelah serah terima aset sudah selesai," kata Agung.
2. jalan Provinsi di Kota Bandung semakin panjang
Dia menjelaskan, pengambilalihan aset Jalan Cihampelas dilakukan untuk mempercepat penataan salah satu kawasan ikonik di Kota Bandung, termasuk seluruh aset yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut.
"Jalan Cihampelas Kota Bandung sudah di SK-kan menjadi jalan provinsi di Kota Bandung dengan tujuan meningkatan konektivitas dan aksesibilitas, menghubungkan pusat perkotaan dan pusat kegiatan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien," ujarnya.
3. Secara lisan wilayah tersebut sudah menjadi aset Pemprov Jabar
Selain itu Agus menyebut, dengan mengelola Jalan Cihampelas, Pemprov Jabar kini bisa mengintegrasikan jalan provinsi mulai dari Jalan Setiabudi - Jalan Cihampelas - Jalan Wastukencana - Jalan Pajajaran - Jalan Kebon Jukut - Jalan Perintis Kemerdekaan.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, Jalan Cihampelas kini resmi naik status menjadi jalan milik Provinsi Jawa Barat. Dia mengungkapkan, pengalihan status ini diambil demi memangkas kerumitan administrasi anggaran.
"Betul, Jalan Cihampelas sudah jadi jalan provinsi sebagai bagian dari kemudahan administrasi untuk turunnya anggaran dari provinsi," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (20/7/2026).
Farhan menilai, perbaikan infrastruktur di kawasan Sukajadi dan sekitarnya sering kali terhambat karena benturan kewenangan antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar. Sehingga, dengan dihibahkan ke provinsi maka penanganan tidak lagi terbatas.
"Contohnya perbaikan di Setiabudi. Setiabudi bagus kan, tapi berhenti di Borma karena ke bawahnya sampai Cihampelas itu jalan kota. Sementara anggaran kota belum nyampe ke sana. Kita jadwalnya masih di bawah, di selatan. Maka untuk mempermudah, Pak KDM bilang 'Pak Wali, kumaha lamun pengelolaan diserahkan pada pemerintah provinsi?'. Nya setuju, langsung tanda tangan," ungkapnya.
Farhan menegaskan, Pemprov Jabar nantinya tidak hanya mengelola ruas jalan saja, melainkan Teras Cihampelas yang sebelumnya sempat tidak terawat dan akan dilakukan pembongkaran kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
"Betul, termasuk Teras Cihampelas. Kalau pembongkaran, kita juga tadinya udah mau bongkar. Tapi kami dari Pemerintah Kota Bandung mendapatkan peringatan, baik dari KPK, Kejaksaan, dari BPK terutama. Ini, saya mesti meyakinkan sama mereka bahwa ini tidak menimbulkan kerugian negara. Nah, itu yang belum saya ketemu jalannya. Mudah-mudahan Pak Dedi ketemu jalannya," jelasnya.
