Data Semrawut, 1.500 Tempat Tidur di Hotel Makkah Diisi Penghuni Gelap
- Kebijakan penggabungan jemaah di Kota Makkah menimbulkan masalah baru
- 1.500 tempat tidur kosong di hotel karena jemaah tidak terdata atau ingin pindah hotel
- Persoalan data haji 2025 akan dievaluasi untuk penyelenggaraan haji 2026 yang lebih baik
Makkah, IDN Times - Kebijakan penggabungan jemaah yang terpisah dari pasangan, orangtua, atau pendamping yang dikeluarkan daerah kerja (Daker) Kota Makkah, menimbulkan masalah baru.
Sedikitnya, 1.500 tempat tidur (beds) si seluruh hotel di Kota Makkah diisi oleh penghuni gelap alias jemaah yang melakukan proses penggabungannya tidak terdata atau tidak diketahui petugas.
"Kondisi ini berdampak terhadap kosongnya 1.500 tempat tidur (beds) di seluruh hotel di Makkah. Itu berarti ada penghuni gelap di hotel karena checkin di dua tempat. Ada jemaah di satu hotel ingin pindah ke hotel lain karena ada namanya di hotel tersebut," kata Kepala Sektor 9, Misfalah, Wahyudin Ukoli disela rapat koordinasi bersama petugas haji sektor 9 jelang Armuzna.
1. Penghuni gelap dan jemaah tidak terdata
Dia menyebutkan, kasus ini berdampak terhadap jemaah yang baru tiba dari Tanah Air di Kota Makkah karena tidak mendapatkan kamar dan tempat tidur.
Wahyudin mengingatkan, jemaah yang melakukan proses penggabungan untuk segera melaporkan kepada petugas kloter jika melakukan perpindahan atau penggabungan dari hotel awal ke hotel kedua atau sebaliknya.
"Bapak-ibu tolong didaftarkan data yang ada agar dibagi dan jumlahnya tidak terlalu banyak," ujar dia.
2. Ditemukan satu kamar hanya diisi suami istri
Wakil Kepala Badan Haji Indonesia, Danhil mengakui terjadi persoalan krusial mengenai defisit 1.500 tempat tidur yang terjadi di seluruh hotel di Kota Makkah.
"Ada banyak persoalan yang terjadi jelang Armuzna salah satunya adalah akomodasi tentang difisit kamar hingga 1.500 tempat tidur yang seharusnya tidak terjadi. Sebab, jumlah jemaah yang terdata dengan kamar yang tersedia harusnya sesuai. Ada kejadian di sektor 5 ditemukan 1 kamar yang seharusnya diisi oleh empat orang, itu hanya diisi oleh dua orang, pasangan suami-istri," kata dia.
Danhil menilai, persoalan Ini diduga terjadi kesalahan pendataan atau memang tindakan yang sengaja dilakukan. "Tapi, saya sudah minta petugas sektor 5 membuat BAP-nya. Karena kita akan banyak temukan kekurangan kamar seperti di BP Haji terdapat kamar kosong hampir 350 beds. Artinya memang ada yang sengaja mengkosongkan atau ada jemaah checkin di dua hotel," ujar dia.
3. BP Haji akan evaluasi soal pendataan jemaah haji
Persoalan data atau kekacauan manifest yang terjadi pada pelaksanaan haji 2025 ini, menurutnya akan menjadi bahan evaluasi bagi BP Haji agar penyelenggaraan haji tahun 2026 bisa lebih baik.
Dia mengatakan, persoalan data yang muncul saat ini akibat kekacauan yang terjadi di hulu atau saat di Tanah Air. Data pusat (Kementerian Agama) hingga ke wilayah diacak. Akibatnya, data yang diterima syarikah berantakan.
"Jadi dari hulunya data kita sudah bermasalah. Bagi kami di BP Haji akan melakukan evaluasi, apakah tetap menggunakan delapan syarikah atau dikurangi atau yang kedua kita harus memperbaiki pendataan di hulu yang amburadul. Kami juga akan lakukan komunikasi dengan teman-teman KBIH dan kbihu agar data ini jangan diacak lagi di daerah. Data sudah diatur di pusat, kanwil, kemudian karena ingin mudah supaya bisa gabung semua jemaah diacak kembali di daerah. Ini yang kemudian menyebabkan banyak keberantakan dan kesemerawutan data," beber dia.
Kendati demikian, Danhil berharap, pelaksanaan Armuzna nanti akan menjadi puncak dan kunci suksesnya haji 2025. Karena itu, kesuksesan ibadah haji 2025 berada di tangan petugas haji tahun ini.
Selain itu, tentu akan menjadi estafet dari kementerian agama kepada BP Haji untuk melaksanakan penyelenggaraan haji di 2027/1447H untuk lebih baik.
