Dadang Supriatna dan Syahrul Berdebat Sengit Soal Ekonomi Digital
Bandung, IDN Times - Dua pasangan calon Bupati Kabupaten Bandung, Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan dan Dadang Supriatna-Ali Syakieb menjalani debat publik perdana di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (31/10/2024). Keduanya beradu argumen sengit soal ekonomi digital inklusif.
Mulanya, Sahrul Gunawan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para panelis debat soal ekonomi digital inklusif. Intinya, menurut Sahrul ia akan memilah beberapa wilayah untuk mengembangkan ekonomi.
"Saya lihat dari seluruh kabupaten di wilayah timur di mana di situ akan terjadi pusat ekonomi karena prinsipnya inklusif itu dekat dengan masyarakat dan masyarakat bisa tterlayan dengan baik dengan seluruh potensinya yang ada," ujar Sahrul.
1. Sahrul punya beberapa program untuk memajukan ekonomi digital inklusif
Kemudian, ia juga akan membuat pendopo untuk administrasi publik dan Balera Bandung khusus untuk memajukan UMKM. Selain itu, Sahrul juga punya program Bandung Kreatif.
"Bandung Kreatif yang akan menyentuh 17 subsektor di mana akan ada pelatihan dari expert dan juga mentoring dari seluruh potensi yang ada di masyarakat di-explore dengan simpul-simpulnya ada di Karang Taruna," katanya.
2. Dadang sebut jawaban Sahrul tidak nyambung
Menanggapi hal itu, Dadang Supriatna mengatakan, apa yang disampaikan Sahrul Gunawan tidak nyambung dengan pertanyaan. Menurutnya ekonomi digital yang inklusif ini lebih kepada penguatan SDM.
"Pernyataan yang tadi disampaikan tidak nyambung dengan pertanyaan. Ekonomi digital inklusif menurut hemat kami cenderung kepada pemberian atau peningkatan SDM kalau kami memberikan pelatihan pada para pelaku usaha kabupaten Bandung dengan melek digital karena itu akan menjawab tantangan global," ujarnya.
3. Sahrul balik serang
Sahrul kemudian menanggapi balik, bahwa ekonomi digital inklusif ini harus menyentuh dan melayani masyarakat. Selain itu, ia juga turut mempertanyakan soal kemandirian fiskal Kabupaten Bandung selama dipimpin oleh Dadang Supriatna.
"PAD Kabupaten Bandung 1,5 triliun di mana ada pendapatan lain-lain, di mana ada BLUD ada sekitar Rp400 miliar jadi sebetulnya yang real yang mana? Ini menunjukkan ketika pendapatan terus berkurang biaya terus bertambah berarti kemandirian fiskal Kabupaten Bandung kurang," kata dia.
"Kalau fakta dan data tidak sesuai apakah ini dinamakan sebagai kebohongan publik?" ucapnya.
