Catat! Ini Janji-janji Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Bandung, IDN Times - Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan telah resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Keduanya telah selesai menempuh pelantikan hingga serah terima jabatan (Sertijab).
Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto beserta kepala daerah terpilih lainnya se-Indonesia di Gedung Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Lalu, besoknya keduanya menyelesaikan rangkaian Sertijab di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Saat ini Dedi Mulyadi tengah menjalani masa orientasi kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sebagai Gubernur Jabar anyar, ia memiliki beberapa janji-janji yang disampaikan selama masa kampanye.
Berikut daftar janjinya yang harusnya terpenuhi selama lima tahun kepemimpinannya:
1. Janji perbaikan jalan hingga pelosok desa
Selama masa kampanye, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan mengusung beberapa program prioritas untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik. Tercatat ada sembilan prioritas utama dalam program 'Jabar Istimewa'
Pertama, yaitu pembangunan infrastruktur jalan sampai ke pelosok desa dan permukiman perkotaan. Kemudian pembangunan jaringan irigasi di seluruh wilayah pertanian, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi pertanian organik, melalui konektivitas pertanian berbasis kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2. Janji berikan beasiswa tenaga kesehatan
Setelah itu, ia berjanji melakukan pengembangan pendidikan berkarakter, SMA/SMK gratis dan penambahan ruang kelas baru guna menjaga kesetaraan jumlah ruang kelas sekolah negeri SD, SMP, dan SMA/SMK.
Kemudian, pengembangan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah kabupaten/kota bertata ruang industri, serta pariwisata, ekonomi kreatif, dan smart city.
Lalu, ada juga penyempurnaan rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten/kota dengan penambahan layanan khusus, seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit jantung, sarana cuci darah, kanker, penanganan stroke dengan sarana bedah syaraf, layanan operasi dan layanan lainnya yang selama ini tersentralisasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
Keduanya juga menjanjikan akan melakukan pemberian beasiswa dokter spesialis putra daerah sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.
3. Kepala desa janji akan disejahterakan
Dedi Mulyadi dan Erwan turut berjanji akan melakukan pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan. Ia berkomitmen untuk mencetak 10.000 manajer putra daerah, melalui beasiswa di Politeknik Berorientasi Terapan.
Soal penanganan sampah, keduanya akan melakukan pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT, penataan kampung nelayan, tempat pelelangan ikan, pelabuhan pendaratan kapal nelayan serta normalisasi muara di pesisir Jawa Barat.
Terakhir, mereka berjanji mendorong peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, RW, RT, linmas, kader PKK, kader posyandu, guru agama, ajengan, serta penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga tengah melakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Dalam sambutan perdananya, Dedi Mulyadi membeberkan beberapa program prioritasnya.
"Tidak ada efisiensi dalam arti pemotongan anggaran, yang ada adalah alih lokasi anggaran. Bahkan, saya menantang Kepala Bappeda untuk menaikkan belanja dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun," kata Dedi.
Beberapa program prioritas yang akan mendapatkan peningkatan alokasi anggaran antara lain:
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB): dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih layak.
- Perbaikan jalan: dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun guna mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan di seluruh Jawa Barat.
- Penyediaan listrik untuk masyarakat miskin: dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar untuk memperluas akses energi.
- Program Rutilahu (Rumah tidak layak huni): dari Rp 20 miliar menjadi Rp120 miliar untuk membantu warga memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni.
