- Hj. Atikah – Produk Mukena (SNI 8856:2020)
- Yati Rumiyati – Produk Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk (SNI 8964:2021)
- Poklahsar Nifari Food Mukmintamata – Produk Bakso Ikan Beku (SNI 7266:2023)
- CV. Langgeng Cipta Inovasi – Produk Insinerator (SNI 8423:2017)
- PT. Anugrah Mahkota Bumi – Produk Gula Aren (SNI ISO 9001:2015, SNI 6729:2016, HACCP/SNI CXC 1:1969 Rev 2020)
- CV. Seribusatu (1001) – Produk Nasi Liwet Instan dan Nasi Uduk Instan (SNI CXC 1:1969 Rev 2020)
Buka Peluang Ekspor, UMKM di Jabar Diberikan SPPT SNI
Intinya sih...
- DPMPTSP Jawa Barat mendorong UMKM naik kelas melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk.
- Jawa Barat masih mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional.
- Program Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi (P2TP), SAKICEUP BOSS, SAMPERIN UMK, AKSARA Jabar, dan SI KERTAS adalah inisiatif terpadu yang diluncurkan untuk mendukung UMKM di Jawa Barat.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Bandung, IDN Times - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk.
DPMPTSP Jawa Barat turut berkolaborasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memperluas jangkauan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku UMKM di Jawa Barat melalui Workshop Standardisasi dan Akselerasi Wirausaha Berdampak (AKSARA) yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025.
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik menegaskan, kolaborasi ini terjalin erat dan berperan penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berdaya saing.
Menurutnya, sinergi ini menjadi langkah strategis dalam mengakselerasi pengembangan UMKM agar mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri.
"Kolaborasi ini sudah berjalan cukup lama dan semakin memperkuat komitmen kami untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendorong UMKM menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri," ujar Dedi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (1/11/2025).
1. UMKM Jabar harus naik kelas
Jawa Barat hingga kini masih mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional, dengan capaian mencapai Rp218,2 triliun pada periode Januari hingga September 2025.
Dedi menegaskan bahwa sektor UMKM merupakan pilar penting yang menopang pertumbuhan investasi dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi berkomitmen memperkuat UMKM melalui berbagai program peningkatan kapasitas, kualitas produk, dan daya saing di pasar lokal maupun global.
"Kami punya harapan besar bahwa UMKM di Jawa Barat harus naik kelas," ujarnya.
2. Pemprov Jabar punya banyak program bagi UMKM
Sebagai wujud nyata dukungan terhadap UMKM, DPMPTSP Jawa Barat meluncurkan berbagai inisiatif terpadu, di antaranya Program Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi (P2TP) Mengintegrasikan layanan penting seperti HAKI, SNI, Sertifikat Halal, dan BPOM dalam satu pintu di kantor DPMPTSP Jawa Barat.
Program SAKICEUP BOSS dan SAMPERIN UMK memberikan layanan on the spot bagi pelaku UMKM di berbagai daerah untuk memudahkan pengurusan perizinan dan sertifikasi.
Program AKSARA Jabar ini merupakan buah kolaborasi bersama BSN yang berfokus pada standardisasi dan akselerasi wirausaha berbasis mutu.
Sistem Informasi Kemitraan (SI KERTAS), platform digital yang menghubungkan industri besar dengan UMKM agar dapat bermitra dalam rantai pasok industri.
Melalui berbagai program tersebut, diharapkan UMKM di Jawa Barat mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya, sekaligus berperan aktif dalam ekosistem investasi yang berdaya saing tinggi.
3. Pembinaan dan pelatihan sudah diberikan
Selain fasilitasi sertifikasi, DPMPTSP juga aktif memberikan pendampingan melalui pelatihan, kurasi produk, serta peningkatan kualitas kemasan dan standar mutu.
"Kami melakukan pembinaan dan pelatihan, mulai dari packaging hingga mendapatkan standar mutu," ungkap Dedi.
Tidak berhenti di situ, DPMPTSP juga memfasilitasi business matching antara pelaku UMKM dengan pembeli lokal maupun internasional, membuka peluang ekspor dan kemitraan jangka panjang.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai bahwa penguatan UMKM bukan sekadar soal peningkatan produksi, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan inklusif.
"Ke depan, kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah pusat. Masyarakatlah yang harus kita angkat agar naik kelas," katanya.
DPMPTSP Jawa Barat juga tengah mendorong pengembangan model usaha inti plasma sebagai strategi keberlanjutan. Melalui pola ini, UMKM yang telah berkembang diharapkan dapat menjadi penggerak bagi usaha kecil di sekitarnya, sehingga rantai pasok, penyediaan bahan baku, dan suplai produk tetap terjaga.
"Jika keseimbangan antara supply dan demand dapat dijaga, artinya UMKM kita benar-benar naik kelas, dan masyarakat sekitar turut merasakan manfaatnya," tuturnya.
Sebagai hasil dari program kolaborasi tersebut, enam UMKM binaan BSN dan DPMPTSP Jawa Barat menerima Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), yaitu:
