Pemprov Jabar Efisiensi di 2026, BIJB Kertajati Tetap Disuntik Rp100 M
- Pemprov Jabar melakukan efisiensi anggaran pada 2026, dengan APBD sebesar Rp28,4 triliun.
- Efisiensi dilakukan dengan meminimalisir belanja perangkat daerah, termasuk perjalanan dinas dan WFH.
- BIJB Kertajati tetap disuntik Rp100 M agar tetap beroperasi secara maksimal dan ramai.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran pada 2026. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pun telah disepakati bersama dengan DPRD Jabar pada Jumat (31/10/2025).
Dalam KUA PPAS, telah disepakati APBD 2026 Jabar menjadi Rp28,4 triliun. Angka ini meleset dari yang awalnya diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp31 triliun. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) ke Jabar, sebesar Rp2,4 triliun.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi memutuskan untuk melakukan efisiensi di 2026 dengan meminimalisir belanja-belanja di perangkat daerah. Mulai dari perjalanan dinas dan juga beberapa lainnya.
"Biasa dikurangin perjalanan dinas, belanja makan minum, bayar air, bayar listrik, biaya pemeliharaan, alat tulis kantor, dan kemudian kita juga akan melakukan WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai provinsi Jawa Barat di kantor," kata Dedi, dikutip Sabtu (1/11/2025).
1. Pemprov Jabar berlaku WFH bulan ini
Rencana uji coba WFH sendiri akan dilakukan pada bulan ini dengan mekanisme satu pekan sekali pada hari Kamis pegawai di lingkungan Pemprov Jabar bisa bekerja di luar kantor. Sementara, pada bulan berikutnya, Desember skema WFH yang dilakukan yaitu 50/50, setengah dari pegawai setiap perangkat daerah melakukan kerja di luar, sebagiannya lagi di kantor.
Nantinya, Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi selama uji coba dia bulan tersebut mana yang lebih efektif ditetapkan pada 2026.
"Karena semakin banyak orang di kantor semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," kata Dedi.
2. BIJB tetap disuntik pendanaan untuk operasional
Meski melakukan WFH, Pemprov Jabar tetap memberikan permodalan terhadap Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka. Dedi menjelaskan, hal ini tetap dilakukan agar bandara tetap beroperasi.
"Ya, kalau enggak disuntik mati listriknya sama airnya. Masa dibiarkan itu menjadi tempatnya kelelawar," ucapnya.
3. Optimistis BIJB bisa dimaksimalkan
Dedi menambahkan, BIJB Kertajati tetap diusahakan agar bisa berjalan secara maksimal dan bisa ramai. Pemprov Jabar juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan hal tersebut.
"Tetapi kan ikhtiar-ikhtiarnya sedang kita lakukan dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhub memberikan dukungan yang sangat optimal. Mudah-mudahan sajalah, bamanya juga barang mewah ya pasti biaya pemeliharaannya mahal," kata dia.
