Budayawan Kritik Simbol Cirebon Berupa Gapura di Gedung Sate
- Apresiasi simbolik, tuntutan program nyataChaidir menekankan perlunya dukungan edukasi, pemberdayaan, dan dialog lintas pemangku kepentingan untuk memastikan kesinambungan pengakuan identitas budaya Cirebon.
- Perdebatan publik di Bandung soal estetika dan anggaranPengerjaan gerbang baru di Gedung Sate mencuatkan perdebatan mengenai relevansi biaya dan ketepatan istilah Candi Bentar, serta kritik terhadap prioritas pembelanjaan pemerintah daerah.
- Desakan pelibatan komunitas dalam kebijakan kebudayaanChaidir menegaskan urgensi komitmen kebudayaan yang terukur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk
Cirebon, IDN Times - Pemasangan elemen bergaya Candi Bentar di gerbang kawasan Gedung Sate, Kota Bandung memicu sorotan dari kalangan pegiat budaya Cirebon.
Mereka menilai langkah penonjolan identitas lokal di pusat pemerintahan Jawa Barat perlu diikuti kebijakan kebudayaan yang lebih terukur dan menyentuh kebutuhan komunitas budaya di lapangan.
Tokoh budaya Keraton Kasepuhan, Pangeran Raden Chaidir Susilaningrat, menyampaikan penghargaan atas upaya simbolik tersebut. Menurutnya, Candi Bentar telah lama menjadi representasi nilai keratuan di wilayah pesisir Jawa Barat.
Namun ia menekankan perlunya langkah lanjutan yang menghadirkan akses ekspresi, ruang partisipasi, dan keberpihakan program terhadap pelestarian budaya Cirebon.
"Pembangunan gerbang hanya menjadi permukaan visual jika tidak dibarengi strategi kebijakan yang melibatkan seniman, keraton, akademisi, serta komunitas budaya," kata Chaidir, Kamis (27/11/2025).
1. Apresiasi simbolik, tuntutan program nyata
Chaidir menjelaskan penambahan ornamen bergaya keratuan di Gedung Sate menandai pengakuan identitas budaya Cirebon dalam ruang pemerintahan provinsi.
Meski demikian, ia menilai masyarakat budaya memerlukan jaminan kesinambungan. Menurutnya, pemajuan budaya tidak cukup mengandalkan proyek fisik, tetapi membutuhkan dukungan edukasi, pemberdayaan, dan dialog lintas pemangku kepentingan.
"Kebutuhan agenda yang menempatkan budaya Cirebon sebagai bagian dari arah pembangunan strategis Jawa Barat, bukan sebatas ilustrasi visual pada pintu gerbang gedung pemerintahan," tuturnya.
2. Perdebatan publik di Bandung soal estetika dan anggaran
Pengerjaan gerbang baru di kawasan Jalan Diponegoro mengubah tampilan akses utama kantor gubernur yang sebelumnya menggunakan pagar logam sederhana.
Struktur bergaya terakota tersebut dirancang sebagai penataan ulang kawasan agar menampilkan identitas lokal dengan pendekatan modern yang tetap serasi dengan karakter kolonial Gedung Sate.
Respons publik mencuat ketika diskusi melebar dan menyoal anggaran. Estimasi biaya mendekati Rp4 miliar dinilai sejumlah pihak kurang relevan di tengah berbagai situs budaya Sunda yang masih menanti pemulihan.
Suara kritis muncul di lingkungan legislatif mengenai prioritas pembelanjaan pemerintah daerah, sementara warga mengaitkan penggunaan dana publik dengan kebutuhan konservasi warisan budaya yang lebih mendesak.
Perbincangan lain berkembang seputar ketepatan istilah Candi Bentar, mengingat bentuk tradisionalnya terdiri dari dua struktur kembar yang terbelah. Model gerbang baru tidak mengikuti pola klasik secara penuh, sehingga muncul diskusi mengenai batas interpretasi estetika dalam ruang publik.
Tim ahli yang menelaah desain memberi pandangan bahwa penyesuaian bentuk tidak menyalahi nilai filosofis, selama menjaga kesinambungan simbolik serta harmonisasi visual kawasan.
Mereka menilai gaya candi berpadu dengan karakter Gedung Sate yang sejak awal menggabungkan unsur lokal dan kolonial dalam satu komposisi arsitektural.
3. Desakan pelibatan komunitas dalam kebijakan kebudayaan
Chaidir menutup pandangannya dengan menekankan urgensi komitmen kebudayaan yang terukur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menyampaikan harapan agar ruang ekspresi budaya, program pelestarian, dan pemberdayaan komunitas budaya memperoleh perhatian yang sama besar dibanding elemen fisik di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, simbol visual menjadi bermakna ketika disertai kebijakan yang membuka akses, dialog, dan keberlanjutan. Ia menyebut masyarakat budaya menunggu langkah konkret yang menghadirkan hasil nyata bagi pelestarian identitas Cirebon dalam lanskap kebudayaan Jawa Barat.
