Baru Terpilih, Daniel Mutaqien Diuji Susunan Pengurus Golkar Jabar
- Terpilihnya Daniel Mutaqien sebagai Ketua DPD Golkar Jabar memicu dinamika internal yang dianggap sebagai pertarungan pengaruh antar kelompok di tubuh partai.
- Penempatan Ahmad Hidayat sebagai sekretaris dinilai strategis namun berisiko, karena bisa memperkuat komunikasi eksternal sekaligus menimbulkan kecurigaan internal jika tidak dikelola hati-hati.
- Penyusunan struktur kepengurusan disebut berpengaruh pada soliditas dan peta politik menuju 2029, sehingga keseimbangan formatur dan pembagian tugas yang jelas menjadi faktor penting.
Bandung, IDN Times Jabar – Penyusunan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat pasca terpilihnya Daniel Mutaqien menjadi sorotan pengamat politik.
Pengamat dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai dinamika yang muncul bukan sekadar persoalan personal, melainkan bagian dari pertarungan pengaruh di internal partai.
“Ini lebih tepat dibaca sebagai pertarungan pengaruh di dalam partai, bukan sekadar soal suka atau tidak suka pada satu tokoh,” ujar Kristian, Rabu (8/4/2026).
Isu yang mencuat adalah kemungkinan Ahmad Hidayat menjadi sekretaris DPD Golkar Jabar, meski sebelumnya ia merupakan pesaing Daniel dalam Musda.
Menurut Kristian, dalam Musda Golkar Jabar 2026, Ahmad sempat mundur dari pencalonan, sementara Daniel terpilih secara aklamasi setelah unggul dalam verifikasi dukungan.
Ia menyebut, fenomena ini merupakan pola umum dalam partai politik, di mana kelompok internal memiliki pengaruh besar dalam distribusi jabatan strategis.
1. Kursi sekretaris jadi titik krusial
Kristian menilai, penempatan Ahmad Hidayat sebagai sekretaris memiliki dua sisi yang harus dipertimbangkan matang.
Di satu sisi, kedekatan Ahmad dengan Dedi Mulyadi dapat menjadi jembatan komunikasi antara Golkar dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun di sisi lain, posisi strategis tersebut berpotensi menimbulkan persepsi adanya pengaruh eksternal dalam tubuh partai jika tidak dikelola dengan baik.
“Bisa menjadi jalur komunikasi yang kuat, tetapi juga bisa menimbulkan kecurigaan internal,” kata Kristian.
2. Potensi dampak ke peta politik 2029
Lebih jauh, penyusunan struktur kepengurusan ini dinilai akan berpengaruh terhadap peta politik jangka panjang, khususnya menuju 2029.
Kristian mengingatkan, konflik elite di tingkat provinsi bisa dengan cepat merembet ke tingkat bawah jika keputusan dianggap tidak mewakili seluruh kubu.
Hal ini berisiko mengganggu soliditas partai jika tidak diantisipasi sejak awal.
3. Kunci keseimbangan dan pembagian jelas
Kristian menekankan pentingnya penyusunan formatur yang mengedepankan keseimbangan, bukan sekadar bagi-bagi jabatan.
Menurutnya, komposisi pengurus harus mempertimbangkan sebaran dukungan internal, keterwakilan wilayah, dan peran organisasi sayap partai. Selain itu, pembagian tugas yang jelas—terutama dalam komunikasi dengan pihak luar—menjadi kunci menjaga independensi partai.
“Formatur yang sehat bukan yang paling cepat diumumkan, tetapi yang paling adil, jelas batasannya, dan kuat pengawasannya,” ujarnya.
